Kabar Kalimantan

Tertib Investasi di Kotim, Golkar Usul Gandeng KPK

SATUMANDAU Upaya pembenahan administrasi investasi sedang gencar dilakukan. Untuk wujudkan tertib investasi di Kotim, Golkar usul gandeng KPK.

Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sedang berupaya menertibkan investasi ilegal di kabupaten tersebut. Hal ini mendapat dukungan dari legislatif, melalui Fraksi Partai Golkar.

Menurut Rudianur, pembenahan izin dan operasional investasi illegal di sektor perkebunan di Kotawaringin Timur (Kotim) harus digalakkan. Pembenahan izin, menurut politisi Partai Golkar ini,  memang harus melibatkan institusi tinggi. Dalam hal ini, Rudianur merujuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok yang duduk di Komisi II DPRD Kotim ini menilai bahwa pemerintah daerah selama ini masih dianggap lemah. Rudianur memaparkan bahwa korporasi besar yang ingin berinvestasi di Kotim memiliki modal dan kekuatan besar. Hal ini sulit untuk dihadapi sendirian oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten.

Berdasarkan informasi tidak jarang oknum yang berkepentingan dengan investasi dan korporasi tersebut menekan pejabat daerah. Tekanan ini  untuk melegalkan usaha perkebunan yang melebihi batas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal-hal seperti ini yang membuat Golkar berinisiatif mendukung kerjasama dengan KPK.

Dengan adanya KPK, harapannya dapat membenahi perizinan di daerah. Walaupun selama ini pemerintah kabupaten sudah ada tim audit, namun Rudianur menilai tim tersebut belum efektif bekerja. Hal ini terlihat karena tim tersebut belum menunjukan kinerja yang meyakinkan selama 2 tahun terakhir.

Keberadaan KPK, menurut Rudianur, akan menyokong pemkab melakukan tugas administrasi terkait investasi, dalam hal ini penegakan aturan yang berlaku. Fraksi Partai Golkar mengharapkan, nantinya perusahaan nakal bisa dipaksa patuh dan tunduk sesuai aturan. Selain itu dengan kerjasama KPK dalam hal penertiban perizinan perusahaan sawit, Fraksi Partai Golkar berharap dapat mengungkap persoalan dan pelanggaran di sektor investasi perkebunan.

Terlebih, saat ini daerah sedang giat mencari peluang penambahan sumber PAD. Upaya penertiban dan pengungkapan pelanggaran tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah.

Rudianur setuju bila kegiatan perkebunan ilegal di Kotim dibenahi. Dengan demikian, lahan yang di luar kawasan izin itu bisa digunakan untuk pemerintah daerah terutama dikelola oleh BUMD yang mana hasilnya nanti untuk PAD Kotim.    [ ### ]