Kabar Kalimantan

WOW! Tahun 2018 Baru Tiga Bulan Sudah Tercatat 1.118 Perceraian di Kota Ini

SATUMANDAU – Angka perceraian di ibu kota Kaltim, Samarinda terbilang cukup tinggi. Hanya dalam kurun waktu Januari ke Maret, terdapat 1.118 kasus perkara perceraian yang masuk meja kantor Pengadilan Agama (PA) Kelas IA, Samarinda. Angka perceraian di tahun ini disebut-sebut melonjak drastis jika dibandingkan tahun 2017 lalu.

Masalah klasik seperti persoalan ekonomi menjadi alasan di balik banyaknya ibu rumah tangga (IRT) di Kota Tepian memilih mengakhiri bahtera rumah tangganya. Tingginya angka perceraian di Kota Tepian disebabkan banyak faktor. Panitera Muda Permohonan (PMP) PA Samarinda, Muhammad Hamdi mengakui angka perceraian di Samarinda terbilang cukup tinggi. Bahkan menurut dia, dari 1.156 perkara perceraian yang masuk di tahun 2017, sudah 100 persen dijatuhi vonis.

“Setiap hari Pengadilan Agama Samarinda selalu penuh didatangi pasangan suami istri (pasutri) yang mengajukan gugatan cerai dan talak cerai,” ujar Hamdi, kepada Metro Samarinda, Kamis (5/4) kemarin. Ia menjelaskan, dari 1.118 perkara yang sudah masuk meja PA Samarinda, 70 persen di antaranya diajukan oleh pihak istri. Penyebabnya ada yang karena tidak terima dipoligami. Ada pula yang beralasan karena faktor ekonomi.

“Banyak alasannya, pihak suami yang tidak tanggung jawab karena tidak diberikan nafkah. Meninggalkan istri tanpa ada kabar, karena faktor ekonomi. Poligami tidak sehat, nikah lagi tidak sesuai hukum, dan yang paling dominan itu faktor narkoba,” tuturnya.

Menurutnya, tingginya angka perceraian berdampak pada tingginya juga jumlah janda di Kota Tepian. Bahkan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Jika dibandingkan tahun lalu, angka IRT yang bakal menyandang status janda jumlah populasinya meningkat hingga seribu orang lebih.

“Ya, kebanyakan mereka (IRT) menggugat suami karena faktor ekonomi. Ada juga sang suami tidak mau kalah, dan ada juga suami yang pemakai Narkoba,” ujarnya. Hamdi berharap ada program pembinaan terhadap para keluarga di Samarinda. Terutama bagi mereka yang telah resmi menyandang status janda. Mengingat banyak di antara janda tersebut memiliki tanggung jawab anak yang harus dihidupi.

“Kami berharap pihak Pemerintah Samarinda punya program yang bisa mengayomi, ya, terutama buat para janda. Takutnya mereka salah mengambil langkah, kasihan anak-anaknya terutama yang masih di bawah umur 10 tahun,” tandasnya.

 

sumber berita | Photo: pixabay