Nusantara

Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Tekankan Pentingnya Peranan Pesantren Basmi Korupsi

SATUMANDAU Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar menekankan pentingnya peranan pesantren membasmi korupsi dari bumi Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Mahyudin yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI di hadapan para guru dan santri serta santriwati di Pondok Pesantren Darul Ihsan Teluk Lerong Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luarbiasa yang sangat sulit hilang bahkan bertambah marak. Sulit dihilangkan, karena diakui atapun tidak, korupsi sudah membudaya dan melembaga, Hal ini menjadikannya sulit dihilangkan, bahkan bertambah marak, karena hampir semua orang melakukannya. Terutama dari kalangan pejabat.

Walaupun tidak semua pejabat melakukannya, namun, oknum-oknum pejabat koruptor ini terus melenggang emalkukan perbuatannya. Apalagi oknum pejabat publik yang paling banyak melakukan korupsi dan banyak sudah yang ditangkap KPK.  Memang sangat miris, di tengah banyakya rakyat yang miskin oknum pejabat tersebut malah melakukan korupsi.

Mahyudin menegaskan, bahwa sudah menjadi tugas bersama untuk memrangi korupsi. “Itulah mengapa korupsi menjadi masalah kita bersama untuk bersama-sama memeranginya. Lingkungan pesantren mesti yang terdepan melawan korupsi salah satunya dengan keteladanan sebab Indonesia sedikit sekali sosok teladan,” demikian tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, sosok Wakil Ketua MPR RI ini juga giat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Gerakan sosialisasi Empat Pilar RI ini masif digelar di berbagai daerah Indonesia, serta gencar dilakukan dengan berbagai cara.. Sosialisasi ini penting sebagai sebuah gerakan untuk menyentuh, merangkul, dan menanamkan pemahaman serta kecintaan terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada acara di pesantren tersebut, Mahyudin menguraikan seputar lembaga MPR RI, kewenangannya serta program utamanya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Menurutnya sosialisasi ini adalah amanah UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 pasal 5 yang menugaskan MPR untuk melakukan pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tapi yang perlu dipahami terutama kalangan pesantren bahwa sosialisasi ini bukan penanaman doktrin atau pemaksaan seperti yang dilakukan pada jaman orde baru tapi pemasyarakatan, mengingatkan kembali bahwa kita sebagai bangsa memiliki kesepakatan kolektif yakni Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lagipula Pancasila mencakup semua hal yang ada pada diri bangsa Indonesia, mulai dari bangsa yang ber Tuhan, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial,” tegas politisi Partai Golkar ini.

“Sosialisasi Empat Pilar sangat penting dilakukan karena banyaknya tantangan bangsa yang luarbiasa terutama pasca reformasi bergulir. Beberapa bahkan berpotensi mengarah pada konflik SARA seperti pemahaman radikalisme,” katanya.

Membentuk pribadi bangsa yang berkarakter kuat serta memiliki akhlak yang baik dapat dimulai dengan pemahaman dan implementasi Empat Pilar. Hal ini juga sangat penting dilakukan untuk membentuk untuk mencegah dan membasmi karakter koruptif dan perbuatan korupsi. [ ### ]