Kabar Kalimantan

Tokoh Golkar Kalsel Tegaskan Kesiapan Jadi Ibukota Negara

SATUMANDAU Menanggapi wacana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta, tokoh Golkar Kalsel tegaskan kesiapan daerahnya jadi ibukota negara. Sahbirin Noor dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kalsel mempromosikan kesiapan daerahnya menjadi ibukota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.

Sebagai catatan, pemerintah telah mengantongi 3 daerah kandidat pengganti ibukota yang baru. Ketiga nama tersebut masih dirahasiakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menurut rencana, pada akhir tahun kajian terhadap daerah tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk kemudian dituskan daerah yang akan dipilih.

Sahbirin Noor menegaskan kesiapan bahwa daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpinnya tersebut siap untuk menjadi ibu kota negara. Ada beberapa hal strategis yang menjadi kelebihan provinsi Kalsel dibanding daerah lainnya.

Pertama, berdasarkan pertimbangan letak geografis, Kalsel yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Hal ini menjadi alasan utama provinsi tertua di Kalimantan tersebut layak menjadi ibu kota negara. Posisi Kalsel yang berada di tengah-tengah Indonesia memang layak dan Kalsel siap menjadi ibu kota negara.

Kedua, berdasarkan pertimbangan sosial masyarakat. Kalsel adalah provinsi yang ini sangat kondusif, tidak terjadi konflik – konflik yang memiliki potensi merusak keutuhan NKRI. Bahkan, beberapa waktu lalu, Polda Kalsel juga telah melakukan seminar perancangan lalu lintas terkait pemindahan ibu kota negara.

Ketiga, berdasarkan pertimbangan keamananan dan militer, Kalsel lebih cocok karena tidak bersinggungan langsung dengan perbatasan negara lain. Danrem 101/Antasari yang kini beralih tugas ke Pusdiklat BIN, Brigjend M Syafei Kasno mengakui sejauh ini kondisi Kalsel sangat kondusif. Tidak ada lagi permasalahan NKRI, pemda sangat nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan berbicara masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, terkait kesiapan infrastruktur. Sejauh ini pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang masuk program staregis nasional juga aktif dilakukan di wilayah Kalsel. Di antaranya pengembangan kawasan industri Batulicin yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan kawasan industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur penunjang lain juga dibangun seperti pelabuhan dan jalan.

Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan terus bergulir. Kalimantan Selatan disebut-sebut menjadi kandidat kuat daerah yang akan ditetapkan pemerintah menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Namun wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini ditentang sejumlah organisasi lingkungan. Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menyusul kondisi degradasi lingkungan dan semakin terbatasnya daya dukung lingkungan di wilayah ini.

Beberapa hal yang dapat memberikan poin negatif adalah terkait kondisi lingkungan yang sudah terdegradasi, serta potensi konflik agraria. Kondisi degradasi lingkungan juga dapat dilihat dari semakin terbatasnya daya dukung lingkungan haruslah menjadi pertimbangan pemerintah.

Sebagai contoh saat ini separuh wilayah Kalsel sudah di bebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tercatat izin tambang mencapai 1.242.739 hektar (33%), dan izin perkebunan kelapa sawit seluas 618.791 ha (17%). Ditambah konflik agraria dan teritorial yang sampai sekarang masih banyak belum terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat.

Pada kesempatan terpisah, Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, menyatakan hal serupa dimana Kabupaten Tanah Bumbu siap jadi ibu kota negara. Pihaknya memberikan apresiasi terkait besarnya perhatian presiden untuk membangun Kalimantan dalam rangka pemerataan pembangunan. Karena itu Pemprov Kalsel mendukung dengan memberi kemudahan regulasi dan birokrasi agar terjadi percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

[ ### ]