Kabar Kalimantan

Soroti Kekurangan Guru, Legislator Golkar Kotim Minta Penanganan Serius

SATUMANDAU Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, Supriadi MT meminta pemerintah daerah setempat menangani secara serius masalah kekurangan guru. Selain menyoroti masalah kekurangan tenaga guru dan pengajar, legislator Partai Golkar Kotim ini juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan di kabupaten tersebut.

Pada Kamis (8/2/2018), Supriadi memberikan komentar terkait masalah kekurangan guru tersebut. “Selama ini kita terus melakukan pengangkatan tenaga kontrak untuk guru dan tenaga kesehatan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai. Hal itu terjadi karena tenaga honor baik itu guru maupun tenaga kesehatan setelah diterima dan ditempatkan, beberapa bulan kemudian mengajukan pindah,” katanya di Sampit.

Supriadi memberikan penjelasan, bahwa pada umumnya tenaga kontrak itu minta pindah ke wilayah perkotaan. “Permasalahan kekurangan guru dan tenaga kesehatan di wilayah pelosok Kotawaringin Timur tidak akan pernah selesai, untuk itu pemerintah daerah harus mengevaluasi sistem penerimaan tenaga kontrak untuk guru dan tenaga kesehatan tersebut,” kata Supriadi dalam penjelasannya.

Supriadi mengatakan, bahwa untuk perencanaan mendatang, seharusnya penerimaan tenaga kontrak lebih memprioritaskan masyarakat setempat, sehingga mereka tidak akan mengusulkan untuk pindah. “Dengan cara itu saya kira akan lebih tepat, daripada menerima tenaga kontrak yang bukan warga setempat,” ucapnya.

Supriadi mengatakan bahwa dengan pemanfaatan orang lokal jadi tenaga kesehatan dan guru itu maka pegawai itu bisa melayani dengan maksimal dan setia ditempat. Ini tentunya akan jadi awal pelayanan publik yang maksimal. Sebab, selama ini yang jadi keluhan kadang pegawai kontrak yang diangkat baik itu tenaga kesehatan maupun guru kadang jarang ditempat.

Supriadi juga mengakui dengan beban keuangan daerah saat ini tentunya pengangkatan tenaga kontrak dan honorer harus dikendalikan. Sebab tidak mungkin anggaran untuk membayar gaji melewati ambang batas ketentuan. “Kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah. Maka dari itu agar pemerataan itu bisa dilakukan dan pelayanan maksimal ketika ada pengangkatan tenaga kontrak atau aparatur sipil negara (ASN) nantinya bisa di prioritaskan warga setempat agar tidak ada istilah pengabdian setengah hati kepada masyarakat,” ungkap Supriadi dengan serius.

Sejauh ini, menurut politisi Partai Golkar ini, keberadaan ASN dan tenaga kontrak masih banyak terfokus di daerah perkotaan. Kadang juga terlalu menumpuk di salah satu satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Oleh sebab itu,¬†perlu dilakukan evaluasi dan penempatan ulang bagi tenaga kontrak maupun ASN hingga merata ke pelosok. “Kita juga berharap agar usulan formasi calon ASN kita bisa dikabulkan pemerintah pusat, kita siap bantu pemerintah daerah untuk bersama-sama menyampaikan persoalan daerah ini. Karena jika tidak diurus maka pusat tidak tahu masalah yang dihadapi Kotawaringin Timur,” ungkap Supriadi. { TL/**** }