Politik

Sindir Jusuf Kalla, Demokrat Tegaskan Pembatasan 2 Periode untuk Koreksi Orba

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Photo : ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

 

SATUMANDAU – Langkah Jusuf Kalla yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan batas jabatan wakil presiden menuai polemik. Ada suara kritikan JK dinilai masih berambisi menjadi cawapres untuk kali ketiga.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan langkah JK merupakan hak warga negara. Namun, Demokrat menurutnya mendukung jabatan itu hanya dua periode saja.

“Sejak awal dan kami mengingatkan bahwa pembatasan 2 periode itu adalah bagian dari koreksi kita terhadap Orde Baru waktu itu. Jadi semua orang dengan konsep kita, Reformasi, sepakat mengakhiri dominasi yang terlalu panjang,” kata Hinca di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Hinca mengatakan sistem pemilu di Indonesia harus memberi kesempatan pada semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin secara bergantian. Hal itu juga katanya sesuai dengan pandangan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dan Pak SBY bagian Reformasi di MPR, sehingga dengan demikian pikiran yang saya jelaskan itu lah pikiran yang ada, yaitu membatasi kekuasaan,” lanjut Hinca.

Tak Bisa Dilarang

Namun, Hinca menegaskan langkah JK dalam gugatan itu tidak bisa dilarang. Hinca percaya MK bisa menjalankan fungsinya dengan baik, profesional dan terbuka.

“Oleh karena itu kita tunggu saja, mudah-mudahan semua menunggu hasil yang baik. Karena enggak bisa juga kita larang Pak JK sebagai pihak terkait. Juga enggak ada larangan hukum oleh MK menolak orang yang mengajukan atau mencari keadilan,” kata Hinca.

Sebelumnya, Partai Perindo melakukan permohonan pengujian penjelasan Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Posisi Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sebagai pihak terkait. Surat gugatan itu diajukan ke MK, dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018. Kuasa hukum diberikan kepada Irman Putra Sidin.

Gugatan Pasal 169 huruf n ini adalah terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dimana menjadi perdebatan, terutama frasa ‘belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’.

sumber berita