Kabar Kalimantan

Setuju! Golkar dan Pemprov Sepakati APBD Kaltim 2018

 

Satumandau Fraksi Partai Golkar dengan seluruh fraksi lainnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah melakukan kesepakatan mengenai rancangan APBD tahun 2018.

Kesepakatan ini tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. Nilai anggaran dalam KUPA dan PPAS APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp 8,341 tiliun.

Dalam kesepakatan bersama dan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, dilakukan oleh Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun bersama Sekretaris Daerah, Rusmadi Wongso dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Henry Pailan.

HM Syahrun yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kaltim memberikan paparan tentang APBD yang baru disetujui bersama ini. Beliau  menjelaskan bahwa jumlah APBD Kaltim 2018 yang mencapai Rp 8,341 trilun itu merupakan kesepakatan bersama antara Tim Badan Anggaran DPRD dan Pemprov Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim menjelaskan bahwa pada APBD 2018 ini telah terjadi peningkatan nilai anggaran sebesar Rp 300 Miliar lebih. Nilai ini muncul jika APDB 2018 ini dibandingkan dengan APBD 2017 yang bernilai sebesar Rp 8,098 triliun.

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang hal penting dalam pembahasan APBD tersebut.  Dalam pembahasan tersebut, yang menjadi krusial adalah mengenai KUPA-PPAS APBD 2018 adalah terkait anggaran proyek tahun jamak (multi years) 2015- 2018. Telah Ditetapkan MYC sebesar Rp 1,120 triliun dari pengajuan awal Pemprov Kaltim sebesar Rp 1,570 triliun.

Penetapan nilai MYC sebesar Rp 1,120 triliun dari pengajuan awal Pemprov Kaltim sebesar Rp 1,570 triliun ini mengartikan bahwa ada penyesuaian sekitar Rp 450 miliar dari total kebutuhan. Harapannya, hal tersebut bisa dimasukkan dalam perubahan. Harapan tersebut disampaikan oleh HM Syahrun saat memimpin Rapat Paripurna ke-33.

Rapat ini membahas tentang tentang penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Raperda Tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018. Rapat paripurna tersebut berlangsung  di gedung DPRD Kaltim pada hari Selasa (14/11), serta berjalan dengan baik dan lancar.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta Peraturan DPRD Kaltim Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kaltim, kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS, paling lambat akhir bulan Juli 2017.

Bila merujuk pada Permendagri tersebut, HM Syahrun menjelaskan bahwa telah terdapat keterlambatan pengesahan APBD 2018. Hal ini tidak dapat dielakkan karena Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Prov Kaltim harus bekerja keras dalam hal menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan penurunan anggaran yang signifikan.

Namun, Politisi Golkar yang kerap dipanggil Alung ini optimis untuk terus meningkatkan kualitas politik anggaran, terutama terhadap pilihan pembiayaan-pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan. Termasuk dapat terus menerapkan prinsip efisien, efektif, dan menghindari pemborosan keuangan daerah. [ ]