Nusantara

Respons Ketua DPR RI Atas Isu Aktual, 25 Juli 2018

SATUMANDAU – Berikut ini kami sampaikan beberapa poin respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, yang dirilis pada hari Rabu (25/07/18).

Pertama; Terkait dengan bencana kelaparan yang terjadi pada warga Maluku Tengah Suku Mausu Ane yang merupakan suku pedalaman di hutan Seram, Desa Maneo Rendah di dusun Siahari, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang mengakibatkan 3 (tiga) orang dinyatakan menderita busung lapar/gizi buruk hingga meninggal dunia, yakni 1 (satu) orang lanjut usia dan 2 (dua) balita, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi I DPR, Komisi II DPR, Komisi VIII DPR, dan Komisi IX DPR mendorong TNI, Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk segera mengirimkan bantuan berupa makanan pokok, perlengkapan tidur yang layak, obat-obatan, serta paket kebutuhan anak;

b. Meminta Komisi II DPR, Komisi VIII DPR dan Komisi IX DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kemensos, Kemenkes dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dengan meninjau langsung ke pemukiman Suku Mausu Ane, guna mendapatkan data valid penderita busung lapar/gizi buruk serta berkomitmen memberikan asupan gizi yang terbaik bagi penderita busung lapar/gizi buruk, guna memulihkan kondisi penderita busung lapar/gizi buruk;

c. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Maluku (Bupati Maluku Tengah) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kunjungan langsung ke daerah tersebut untuk mengidentifikasi kondisi lapangan serta mengambil langkah dalam mengatasi keadaan busung lapar/gizi buruk agar kasus tersebut tidak terulang kembali;

d. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan dana desa agar warganya mendapatkan penghasilan, sehingga dapat meminimalisir kondisi tersebut;

e. Meminta Komisi II DPR, Komisi VIII DPR, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kemensos, dan Kemenses untuk melakukan upaya preventif (edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan) terkait bahaya busung lapar/gizi buruk kepada masyarakat serta pentingnya pola hidup sehat;

f. Meminta Komisi V DPR dan Komisi IX DPR mendorong KemenPUPR bersama dengan Kemenkes untuk meningkatkan penguatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dengan melakukan pembangunan infrastruktur air bersih, jalan dan sanitasi di Desa Maneo rendah di dusun Siahari, Kecamatan Maluku Tengah;

g. Mengimbau kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk saling berkoordinasi terkait penanganan busung lapar/gizi buruk yang terjadi di Indonesia dan menjamin kecukupan gizi untuk penderita yang terdampak dengan menggalakan imunisasi dan pemberian makanan sehat dan bergizi.

Kedua; Terkait terjadinya kembali tindak kekerasan di dunia pendidikan, kasus terbaru lumpuhnya seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Mojokerto, Jawa Timur akibat terlambat datang dan dihukum squat jump yang berlebihan pada kegiatan ekstrakulikuler oleh teman-teman dan para seniornya, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi III DPR dan Komisi X DPR mendorong Kepolisian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mengusut tuntas motif dari kasus tersebut dan menindak tegas oknum dengan memberikan efek jera sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat hukuman fisik berpotensi membahayakan anak didik;

b. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah atas kasus tersebut, mengingat pihak sekolah maupun tenaga pendidik yang memiliki kewenangan dalam proses belajar-mengajar di lingkungan sekolah;

c. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud bersama dengan Disdik agar meningkatkan pengawasan dan pendampingan yang baik terhadap setiap kegiatan peserta didik di sekolah, guna mencegah terjadinya kembali kekerasan di dunia pendidikan, serta mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk dapat memberikan penanganan trauma healing dan fisik kepada korban dan pendampingan psikologis kepada keluarga korban;

d. Mengimbau pihak sekolah agar secara serius dapat memberikan pengawasan lebih terhadap semua kegiatan siswa, mulai dari kegiatan ekstrakulikuler hingga kegiatan lainnya di lingkungan sekolah, serta untuk secara benar dan baik dalam memberikan pendidikan, pendampingan dan perlindungan terhadap peserta didiknya dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.

Ketiga; Terkait maraknya tindak kriminalitas seperti kasus penipuan terhadap Calon jemaah haji (Calhaj) Indonesia di Tanah Suci (catatan Seksi Perlindungan Jemaah (Linjam) Daerah Kerja Madinah PPIH Arab Saudi sedikitnya 3 (tiga) kasus penipuan yang telah dilaporkan) serta sebanyak 328 jemaah haji Indonesia tersesat di Madinah, Arab Saudi, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama (Kemenag) dan Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) Haji Daerah Kerja Madinah PPIH Arab Saudi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah dengan mengimbau petugas keamanan haji agar selalu siap siaga apabila Jemaah mengalami kesulitan ataupun adanya tindak kriminalitas;

b. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemenag bersama Seksi Perlindungan Jemaah (Linjam) Daerah Kerja Madinah PPIH Arab Saudi untuk menambah jumlah Posko dan petugas keamanan haji di setiap titik rawan kejahatan serta bekerja sama dengan petugas keamanan setempat, agar jemaah dapat merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah;

c. Mengimbau Jemaah agar selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan menerima bantuan dari orang yang tidak dikenal, mengingat modus penipu tersebut menawarkan bantuan kepada Jemaah yang tersesat sebagai penunjuk arah ke hotel, serta Jemaah diimbau untuk mencari petugas haji Indonesia apabila mengalami kendala tersesat dan persoalan lainnya.

Keempat; Terkait rendahnya produktivitas benih jagung dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang berkisar 3-5 ton per hektar (ha), Ketua DPR:

a. Meminta Komisi IV DPR RI mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertanian melakukan kajian yang mendalam agar lahan dan daerah sentra produksi jagung yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga program swasembada pangan dapat tercapai;

b. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk berinovasi dalam menciptakan benih unggulan yang berkualitas tinggi dan produktivitas yang baik;

c. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementan melalui Balitbang untuk mengkaji unsur hara tanah pertanian yang cocok dengan benih unggulan yang diciptakan, sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih baik;

d. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementan untuk memastikan penyaluran benih jagung secara tepat waktu dan tepat sasaran serta memperbaiki tempat penyimpanan benih yang akan didistribusikan, mengingat keterlambatan sering terjadi saat proses penyaluran benih yang menyebabkan benih terkadang diterima petani dalam kondisi berjamur dan berkutu;

e. Meminta Komisi IV DPR mendorong Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) mengimbau petani jagung agar memanfaatkan kelompok tani atau koperasi, baik dalam mendapatkan bibit unggul dan pupuk ataupun untuk memasarkan hasil pertanian. (Bamsoet)