Opini

Respon Ketua DPR RI Terkait Isu Terkini, 15 Februari 2018

SATUMANDAU Berikut kami sampaikan beberapa hal yang merupakan respon Ketua DPR RI terkait isu-isu terhangat di masyarakat.

Pertama; Terkait kesepakatan penandatangan MoU mengenai Peningkatan Pengamanan di Lingkungan Parlemen antara DPR RI dengan Polri (14/02), Pimpinan DPR:
a. Menjelaskan bahwa latar belakang kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan sistem pengamanan di Kompleks DPR RI, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan dan ancaman keamanan terhadap seluruh karyawan, Anggota DPR, wartawan maupun rakyat yang datang berkunjung ke kawasan MPR/DPR/DPD senayan. Tanpa mengurangi atau membatasi interaksi anggota DPR dengan rakyatnya.
b. Menjelaskan bahwa DPR RI sebagai Lembaga Negara yang merupakan salah satu objek vital.
c. Menjelaskan bahwa situasi di lingkungan Kompleks Parlemen harus dikelola dengan baik dan teruji memiliki kemampuan taktis maupun teknis keamanan serta memiliki akses koordinasi, baik dengan Polri maupun TNI dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan DPR.
d. Meminta Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR serta kesekjenan untuk menindaklanjuti hasil MoU dimaksud.

 

Kedua; Terkait proses hukum terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang dinilai belum memihak terhadap kaum perempuan, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi III DPR mendorong aparat penegak hukum agar memiliki perspektif gender dalam menangani kasus hukum terhadap perempuan dan dapat mengefektifkan instrumen hukum yang sudah ada guna memberikan keadilan bagi kaum perempuan;
b. Meminta Komisi VIII DPR meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian PPPA untuk menyikapi secara tegas setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan anak dan perempuan;
d. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian PPPA mensosialisasikan keberadaan rumah aman untuk pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender;
e. Mengimbau kepada masyarakat, terutama dari lingkungan keluarga, untuk secara terbuka dalam memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan.

 

Ketiga; Terkait kebijakan wajib lelang gula rafinasi (gula hasil penyaringan atau pemurnian dari gula kristal mentah sebagai bahan baku dalam industri makanan, minuman, dan farmasi) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 tahun 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengkaji kembali aturan tersebut, mengingat hingga saat ini tercatat bahwa jumlah produsen gula jauh lebih sedikit dibanding penggunanya, sehingga dapat memicu terjadinya oligopoli, perdagangan gula rafinasi ilegal, dan impor gula secara ilegal;
b. Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk mengimbau perusahaan peserta lelang dapat memberikan data secara transparan agar peserta lelang semakin banyak;
c. Meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian tebu.

 

Keempat; Terkait belum adanya regulasi tentang pengembangan pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi VII DPR untuk menginisiasi pembentukan regulasi (RUU) tentang EBT, mengingat regulasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kepentingan pembiayaan dan investasi;
b. Meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan-peraturan menteri yang berkaitan dengan investasi di bidang EBT agar tidak menyulitkan bagi investor.

(Bamsoet)