Nusantara

Respon Ketua DPR RI Atas Isu Aktual

SATUMANDAU Berikut kami sampaikan respon Ketua DPR RI atas isu-isu aktual, Selasa (6/2/2018):

 

Pertama; Terkait bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di beberapa daerah, seperti longsor di Puncak (1 orang meninggal tertimbun longsor dan 3 orang hilang), serta ancaman banjir di beberapa lokasi di Jakarta yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, Pimpinan DPR:
a. Menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam kepada keluarga korban bencana tersebut;
b. Meminta Komisi V dan Komisi VIII mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan BASARNAS untuk mengantisipasi daerah-daerah rawan bencana serta meningkatkan penanganan tanggap bencana;
c. Meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengupdate informasi secara berkala, mengingat cuaca ekstrem masih akan berlanjut sampai bulan Maret;
d. Mengimbau kepada masyarakat ataupun wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi kawasan yang berpotensi rawan bencana;
e. Mengimbau para nelayan untuk berhati-hati dalam aktifitas penangkapan ikan saat gelombang tinggi.

 

Kedua; Terkait kecelakaan pada proyek infrastruktur Underpass perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta yang pembangunannya baru selesai dan menyebabkan satu orang meninggal dunia, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan investigasi dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur agar tidak mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (k3);
b. Meminta Komisi V DPR mendorong Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR bersama Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) mengevaluasi prosedur kerja dan keselamatan pada sejumlah proyek strategis dan proyek dengan resiko tinggi lainnya.

 

Ketiga; Terkait adanya dugaan praktik jual-beli jabatan di beberapa daerah dan tertangkapnya beberapa kepala daerah, Pimpinan DPR:
a. Meminta KPK, Kepolisian dan Kejaksaan menyelidiki dan mengusut tuntas adanya dugaan praktik jual-beli jabatan tersebut;
b. Meminta Komisi II mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan regulasi penguatan inspektorat di daerah, mengingat kasus-kasus korupsi di daerah sudah mencapai perangkat desa.

 

Keempat; Terkait wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5% terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Komisi VIII DPR memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan lebih rinci wacana pemotongan zakat penghasilan tersebut, mengingat zakat yang dipotong berasal dari ASN muslim;
b. Meminta Komisi VIII DPR memanggil Badan Amil Zakat Nasional untuk menjelaskan pengelolaan dan penyaluran dana zakat nasional dimaksud;
c. Meminta Komisi XI DPR memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan dan menanggapi wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5%, mengingat Pemerintah juga mengenakan pajak penghasilan terhadap ASN sebesar 10%.

 

Kelima; Terkait tindak pidana korupsi di desa yang melibatkan 112 kepala Desa, 32 Perangkat Desa, dan 3 anggota keluarga kepala desa, Pimpinan DPR akan:
a. Meminta Komisi II DPR mendorong Pemerintah melakukan pengawasan intensif terhadap penggunaan dana desa, mengingat masih kurangnya kapasitas dan integritas perangkat pemerintahan desa;
b. Meminta Komisi II dan Komisi V DPR mendorong Pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa kepada aparat desa, untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa tersebut;
c. Meminta Komisi II DPR mendorong Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi;
d. Mendesak Pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-governmet dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik;
e. Meminta masyarakat untuk pro-aktif dalam dalam melakukan pengawasan untuk memperkuat kesadaran dan komitmen Pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

 

Terimakasih. [ ### ]