Kabar Kalimantan

Putusan Praperadilan, Acuan Munaslub Golkar Kalsel

SATUMANDAU Putusan Praperadilan Setya Novanto jilid II akan menjadi acuan Golkar Kalsel mengenai munaslub Partai Golkar.

Gonjang-ganjing mengenai digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus berlangsung.  Kekisruhan di Partai Golkar ini bermuara pada kasus yang menjerat  sang ketua umum Partai Golkar. Setya Novanto (SN) telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam mega kasus hukum e-KTP.

Banyak pihak, baik internal maupun eksternal partai yang menyerukan untuk segera menyelenggarakan munaslub. Namun, berbeda dengan pihak-pihak tersebut,  DPD Partai Golkar Kalsel tetap berpegang teguh pada kesepakatan Hotel Sultan Jakarta.

Beberapa waktu lalu,Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, yaitu H Supian HK, memberikan pernyataan. Pernyataan terkait hasil pertemuan petinggi Partai Golkar seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 pengurus DPD I pada Kamis (23/11/2017) di Hotel Sultan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati tak ada Munaslub Golkar, sebelum ada putusan praperadilan dari kasus yang menjerat sang ketua umum.

H Supian HK mengatakan bahwa Golkar Kalsel tetap memegang asas praduga tak bersalah. Dalam kasus ini, Setnov tidak tertangkap tangan oleh KPK. Berdasarkan hal tersebut, Setya Novanto masih diberikan kesempatan hak untuk membela diri. Pada dasarnya, Golkar Kalsel sudah sepakat bahwa tidak ada Munaslub Golkar. Munaslub baru dapat dibicarakan bila telah ada putusan praperadilan.

Upaya Setya Novanto membela diri, menurut penjelasan Supian, telah mengajukan sebanyak 12 saksi yang diperkenankan KPK untuk memberikan kesaksian meringankan Setya Novanto. Bila nantinya praperadilan jilid II kembali dimenangkan oleh pengadilan, maka otomatis posisi Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum di Partai Golkar. Dan isu munaslub menjadi tidak relevan.

Dengan demikian, menurut Supian, Golkar Kalsel bersama dengan semua DPD Partai Golkar akan  menunggu hasil praperadilan. Kesepakatan tersebut sudah bulat dan ditandatangani pada saat pertemuan dengan seluruh pengurus DPD Partai Golkar.  Berdasarkan hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel ini menegaskan bahwa isu munaslub sebenarnya tidak ada. Selain itu tidak perlu dirisaukan karena semua ada mekanisme dalam tubuh Partai Golkar. [###]