Nusantara

Program Pemberian Nomor Induk, Awal Langkah Reformasi Koperasi

SATUMANDAU Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menilai, program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh pemerintah menjadi kunci keberhasilan reformasi koperasi karena akan mendukung tahap rehabilitasi koperasi di Indonesia.

Kepala Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto mengatakan, program NIK dilatarbelakangi keinginan pemerintah menyusun sistem pendataan koperasi nasional yang memungkinkan koperasi dapat memiliki lebih dari satu identitas.

“Melalui program Reformasi Total Koperasi, salah satu tahapannya, yaitu rehabilitasi koperasi yang pada hakikatnya adalah penataan data koperasi, maka secara operasional telah digulirkan dengan program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK),” kata Catur di Jakarta, kemarin. Menurut Catur, dengan pemberian NIK terhadap koperasi, maka hal itu akan memberikan manfaat baik bagi koperasi maupun pemerintah.

Secara substansial dan mendasar penerbitan NIK koperasi mempunyai tiga fungsi, yakni konfirmasi, klarifikasi, dan kolaborasi. “NIK merupakan alat konfirmasi status koperasi dalam sinkronisasi data koperasi aktif dari database sebagai indikasi aktif dengan data koperasi yang ada di lapangan,” kata dia. Melalui NIK, kata Catur, akan dapat mempermudah dan mengidentifikasi serta mendeteksi koperasi secara dini, apakah status badan hukum dan status koperasi, baik sisi kelembagaan maupun sisi usaha masih aktif.

Catur menambahkan, secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Online Data system (ODS) koperasi melibatkan pengelola data (e-numerator dan operator data) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Melalui NIK pula, kata dia, dapat diusulkan koperasi yang akan dibubarkan karena teridentifikasi lama tidak aktif. Hingga saat ini jumlah koperasi aktif ada 149.742 unit.

 

sumber berita