Kabar Kalimantan

Prioritaskan SDM Lokal! Imbau Golkar Kotabaru

 

Satumandau – Tingginya angka pengangguran menjadi perhatian DPRD Kotabaru.   Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengimbau para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah daerah sebagai regulator usaha agar bersama-sama mengoptimalkan hal-hal terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi hal penting guna mengurangi angka pengangguran di Kotabaru yang memiliki julukan “Bumi Saijaan” ini.

Dampak kelesuan yang melanda perekonomian nasional yang sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan juga menghampiri Kotabaru. Akibat kelesuan ekonomi, menjadikan banyak pengangguran, yang terjadi akibat banyaknya tenaga kerja yang harus dirumahkan dari tempat pekerjaan mereka karena perusahaannya mengalami guncangan sebagai akibat dari kelesuan ekonomi.

Anehnya, keberadaan Tenaga Kerja asing (TKA) semakin bertambah. Jadi, di satu sisi, pengangguran tenaga kerja lokal meningkat, namun di sisi lain, dari dinamika sosial masyarakat yang berkembang, keberadaan tenaga kerja asing yang mencari penghidupan di Indonesia justru cenderung mengalami peningkatan.

Ironisnya, Tenaga Kerja asing (TKA) tersebut sebagian besar tidak mempunyai modal kemampuan atau skill khusus. TKA ini mengambil lapangan pekerjaan di Kotabaru yang jenis pekerjaan tersebut seharusnya mampu dikerjakan SDM lokal.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru, H Mukhni AF menegaskan bahwa pihaknya akan mengundang dinas tenaga kerja setempat terkait koordinasi pengawasan keberadaan TKA di Bumi Saijaan.

Penegasan tersebut disampaikan Mukhni menyusul adanya informasi keberadaan sejumlah di Kalimantan Selatan termasuk Kotabaru yang ijin tinggalnya telah melebihi batas waktu atau kadaluwarsa.

H Mukhni AF yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kotabaru ini sangat menyayangkan informasi tersebut. Bila informasi tersebut benar adanya dan ternyata para pemangku kepentingan termasuk dinas dan dewan tidak mengetahui, dapat diartikan bahwa ada pembiaran, atau setidaknya sistem pengawasan yang tidak benar.

Berdasarkan informasi, data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyatakan bahwa sedikitnya terdapat 465 tenaga kerja asing (TKA) yang melakukan aktivitas di Kalimantan Selatan.

Sudah seharusnya pemerintah selaku regulator dan pengusaha sebagai pelaku usaha lebih mengutamakan serapan tenaga kerja lokal ketimbang harus mendatangkan tenaga kerja asing yang kualitasnya lebih rendah dari kualitas SDM lokal. Jika memang masalah teknisnya adalah ketrampilan atau skill, hal itu sangat mudah mengatasinya, salah satunya adakan pelatihan khusus dan bimbingan.

Kemampuan atau skill yang diperlukan pada satu pekerjaan yang mengharuskan kekhususan, sebenarnya dapat dipelajari melalui pelatihan. Pengusaha dapat dengan berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan daerah dalam membuka pelatihan dimaksud.

Pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja harus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan TKA di perusahaan yang berada di Kotabaru. Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang kian gencar mendapat sorotan media baik nasional dan daerah agar menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pengawasan mencakup jumlah, jenis pekerjaan dan bahkan kontribusinya bagi daerah atas keberadaan Keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Bila tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, akan menimbulkan keresahan di masyarakat. []