Nusantara

Potensi Konflik Pilkada 2018, Legislator Golkar Hetifah Minta Waspada

SATUMANDAU Legislator Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa ada potensi konflik pada Pilkada Serentak bulan Juni 2018 mendatang. Untuk itu, meminta semua pihak mewaspadainya. Hetifah sependapat dengan pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

Hetifah Sjaifudian yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, pada Senin (8/1/2018), meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang, Dirinya mengakui, potensi konflik 2018 akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. “Betul, secara pokok dalam berita tersebut KPU menyatakan bahwa ada tiga hal penyebab potensi konflik pilkada di tahun 2018 yang sangat tinggi,” demikian ujar Hetifah.

Menurut Hetifah, ada tiga faktor yang menyebabkan besarnya potensi konflik di Pilkada 2018. Pertama, karena jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar. Kedua, penyelenggara pemilu yang mendekati akhir masa jabatannya. Ketiga, faktor anggaran yang jumlahnya sangat besar, dan rawan untuk disalahgunakan. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, faktor jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar tidak dapat dihindarkan. “Bagaimana tidak karena esok salah satunya ada pilkada tingkat provinsi yakni memilih gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar,” demikian jelas Hetifah Sjaifudian.

Hetifah meminta penyelenggara Pemilu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan Pilkada. Menurut Hetifah, kerjasama itu sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Lebih lanjut, peran Polri dan TNI menjadi penting untuk ikut membantu menjaga keamanan seperti misalnya di Pasal 82 Undang-Undang Pilkada. Pasal ini mengamanatkan adanya kerjasama penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan dalam mengawal proses pencetakan kertas suara hingga pendistribusian ke TPS-TPS.

Pada Pilkada kali ini juga terdapat daerah dengan jumlah pemilih yang begitu besar. Kondisi ini tentu rawan konflik, sehingga menuntut jumlah personel keamanan yang besar pula. “Apalagi, pengaruh Pilkada di DKI Jakarta tahun lalu yang masih terasa cukup kuat,” jelas perempuan berhijab tersebut. pada Senin (8/1/2018).

“Terkait dengan dua hal lainnya yakni penyelenggara yang akan habis masa jabatannya dan tidak akan diperpanjang, sejatinya hal ini pula telah dibahas ketika pembahasan UU Pemilu kemarin,” papar legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu. Masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis dan anggaran Pilkada cukup besar, jelas perempuan kelahiran Bandung itu, sedikit banyak bisa menimbulkan potensi konflik. “Masa jabatan yang akan berakhir ini kan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan peserta Pilkada. Nah, ini jangan sampai terjadi,” pesan Hetifah.

Politisi perempuan Partai Golkar ini menambahkan, sejauh ini proses perekrutan baik di Bawaslu ataupun KPU sedang berlangsung mulai dari penjaringan tim seleksi. Hal itu, lanjut dia, sejatinya akan berjalan baik-baik saja. “Begitu pula mengenai anggaran yang begitu besar, hal ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai masalah karena memang karena pilkada ini begitu penting dan banyak pilgub pula, maka memang anggaran besar tidak dapat dihindari,” demikian ucap Hetifah.

Sebagaimana diketahui,  beberapa kandidat berasal dari berbagai latar belakang profesi, termasuk anggota aktif TNI dan Polri, Hetifah Sjaifudian mengatakan, buat anggota TNI-Polri aktif, harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada. “UU No:10/ 2016 tentang Pilkada jelas mengatur jika ada TNI dan Polri yang masih aktif dan mencalonkan diri di Pilkada harus mundur sejak ditetapkan sebagai calon. Pengaturan ini bisa dilihat di pasal 7 ayat (2) huruf t,” jelas Hetifah.

Pengaturan dalam UU Pilkada itu sejalan dengan yang diatur dalam UU No: 2/2002 tentang Kepolisian RI dan UU No: 34/ 2004 tentang TNI. Kalau di UU Polri diatur di Pasal 28 ayat (3) bahwa anggota Kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diriDinas Kepolisian. Sedangkan di UU TNI diatur di Pasal 47, bahwa Prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan.

Ditegaskan, kewajiban harus mundur dari keanggotaan TNI-Polri ketika mencalonkan diri di Pilkada merupakan penegasan TNI-Polri dilarang berpolitik praktis. Ketika ada anggota TNI-Polri yang masih aktif dan ingin maju dalam Pilkada, konsekuensinya harus mundur. “Kita ingin TNI-Polri netral di Pilkada maupun Pemilu.”

Aparat baik TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pendaftaran, kampanye hingga haripemungutan suara. Hetifah mendorong peningkatan kerja sama TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis. “Bawaslu RI kan sudah memetakan daerah rawan di Pilkada 2018. Ya, kita minta kerja sama lebih intens antara penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan,” demikian politisi Golkar ini menjelaskan.

Hetifah Sjaifudian mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu mengawal jalannya Pilkada 2018 yang demokratis. “Agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.” Politisi perempuan ini menilai, secara umum sepatutnya setiap pihak baik penyelenggara dapat saling bahu membahu dengan aparat. Bahkan melibatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga pilkada 2018 agar berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana juga wujud dari partisipasi dari seluruh masyarakat.  [ ### ]