Nusantara

Politisi Golkar Apresiasi Gerakan Perempuan Tolak Politik Uang

SATUMANDAU Politisi Partai Golkar apresiasi gerakan perempuan tolak politik uang. Hetifah Sjaifudian yang duduk sebagai anggota Fraksi Partai golkar di Komisi II DPR memberikan dukungan serta apresiasi terhadap gerakan tersebut. Sebagai catatan, sebelumya para aktivis perempuan telah bersikap tegas terhadap politik uang (money politics). Ketegasan sikap tersebut dapat terlihat dengan pendeklarasian komitmen menolak politik uang dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) tahun 2018 dan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.

Para aktivis perempuan mendeklarasikan komitmen menolak politik uang dalam acara Sarasehan dan Rembuk Nasional Perempuan Indonesia dengan tema: Meningkatkan Peran dan Partisipasi dalam Mewujudkan Welfare State. Acara tersebut juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Dewi Pettalolo, Anggota KPU Evi Novida Ginting, serta sejumlah perwakilan Panwaslu dari kabupaten/kota se-Indonesia.

“Banyak perempuan berkualitas dalam Pemilu. Tapi, mereka kalah karena politik uang. Maka dari itu, kami tegas menolak politik uang. Undang-Undang Pilkada dan Pemilu akan memberi sanksi berat pada pelaku politik uang”. Demikian ditegaskan oleh Hetifah Sjaifudian di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (18/12/2017).

Pada acara sarasehan tersebut, Abhan mengajak perempuan turut aktif mengawasi Pemilu dan Pilkada serta menolak praktik politik uang. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini berharap partisipasi perempuan dapat lebih ditingkatkan, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun penyelenggara Pemilu. Komitmen yang dimunculkan dalam forum ini adalah untuk terus menggelorakan perempuan tolak politik uang (money politic).

Perempuan harus menjadi pionir dalam memerangi praktik politik uang. Gerakan ini mengajak perempuan tidak hanya aktif mengawasi Pemilu, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran Pemilu. Perempuan menjadi bagian dari unsur pengawasan partisipatif bersama masyarakat untuk membasmi politik uang. Hal ini harus digalakkan untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang lebih baik.  [ ### ]