Politik

Pindahnya Sofyan Hasdam Dari Golkar Ke Nasdem Dinilai Tidak Etis

SATUMANDAU – Kepindahan Sofyan Hasdam ke Partai Nasdem masih menyisakan masalah. Memang kepindahan tokoh senior Golkar ini cukup mengejutkan. Mengejutkan, karena sosoknya sebagai kader partai, tokoh senior dan calon Gubernur Kaltim yang diusung partai Golkar.

Keputusan mantan Wali Kota Bontang itu selain mengejutkan, juga dianggap kurang etis. Hal tersebut diungkapkan oleh Mukhtarudin. Sebagai pejabat Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Kaltim, dirinya mengatakan bahwa langkah Sofyan Hasdam tersebut tidak etis, karena partai telah memberikan penghargaan berupa pencalonan Gubernur Kaltim.

“Beliau maju menggunakan perahu Golkar dan partai mengapresiasi kadernya dengan memberikan apresiasi yang besar. Kader yang lain, dengan fasilitas seadanya, juga telah berjuang memenangkan beliau meski akhirnya kalah,” kata Mukhtarudin (9/7).

Selain itu, Partai Golkar kecewa dengan langkah mengejutkan Sofyan Hasdam karena dirinya dipersiapkan menjadi calon anggota legislatif di DPR RI. “Namanya ada dalam rekomendasi DPP Golkar, namun malah memilih parpol lain,” ujarnya. Walau kecewa, Golkar tetap menghargai pilihan politik Sofyan Hasdam untuk hijrah ke partai Nasdem.

Kepindahan suami dari Neni Moerniaeni (Wali Kota Bontang) ini sontak menumbuhkan perasaan tidak nyaman di tubuh Partai Golkar. “Awalnya memang tidak bulat didukung oleh DPD II, tapi sudah saya pertemukan DPD II se- Kaltim dengan beliau dan Pak Rizal Effendi di DPP Jakarta agar sinergi dalam pemenangan Pilgub Kaltim,” ungkapnya.

Berdasarkan pertemuan di DPP Golkar Jakarta tersebut,  Mukhtarudin mengatakan semua pihak telah ikhlas dengan pasangan Sofyan Hasdam-Rizal Effendi dan berkomitmen memenangkan meski dengan kemampuan yang ada meski tidak maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya.

“Mesin partai memang bergerak tapi tidak maksimal,” demikian menurut penjelasan Mukhtarudin. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan untuk selanjutnya, bahwa dalam menentukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang diusung pada lima tahun ke depan harus melalui pertimbangan yang rasional.

“Kalau dahulu, subyektivitas politiknya sangat tinggi. Transaksional. Ke depan tidak lagi seperti itu. Harus mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis di partai Golkar,” demikian Mukhtarudin mengungkapkan penjelasannya.

sumber berita