Nusantara

Perpanjangan Izin Freeport dan Negosiasi Tak Berujung

Keterangan gambar: Negosiasi divestasi saham yang belum juga rampung membuat pemerintah kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport. (Dok. PT Freeport Indonesia)

 

SATUMANDAU – Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara kembali diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018 dari yang seharusnya berakhir pada 4 Juli 2018. Hal ini seiring belum juga rampungnya perundingan divestasi saham antara pemerintah dengan Freeport.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai perpanjangan IUPK sementara Freeport untuk ketiga kalinya diberikan hanya untuk melegitimasi kegiatan ekspor konsentrat tembaga perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Penerbitan IUPK Sementara merupakan konsekuensi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur perusahaan yang dapat mengekspor ekspor konsentrat hanya perusahaan yang mengantongi IUPK. Padahal, selama ini Freeport beroperasi di Indonesia berkat perjanjian Kontrak Karya (KK) yang berlaku hingga 2021.

“IUPK Sementara diberikan, tetapi KK kan masih berlaku, itu kan sangat lucu,” ujarnya seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (4/7).

Bisman berpendapat bahwa perundingan antara Freeport dan pemerintahan Joko Widodo untuk divestasi 51 persen saham Freeport dan perpanjangan masa operasional Freeport di Indonesia sejak awal seharusnya tidak perlu dilakukan terburu-buru.

Setelah masa KK berakhir dengan sendirinya wilayah tambang milik Freeport akan sepenuhnya kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Pada saat itu, pemerintah bisa menentukan apakah Freeport dapat melanjutkan operasionalnya atau diserahkan kepada perusahaan pelat merah yang dapat bekerja sama dengan Freeport atau pihak lain.

Perpanjangan IUPK Sementara yang diberikan pemerintah menurut Bisman, merupakan bagian proses tawar-menawar antara pemerintah dengan Freeport. Namun, ia mengingatkan bahwa poin perundingan yang menjadi perhatian utama Freeport bukan masalah izin ekspor, tetapi kepastian keberlanjutan operasional usaha hingga 2041 nanti.

Untuk itu, Bisman tak akan kaget jika pemerintah nantinya akan kembali memperpanjang IUPK sementara Freeport, meski perpanjangan terakhir merupakan perpanjangan dengan tempo tersingkat.

“Saya memperkirakan akan ada titik temu, tetapi sampai saat ini masing-masing pihak masih pada posisi masing-masing untuk menaikkan posisi tawar,” imbuh dia.

Pemerintah pertama kali menerbitkan IUPK Sementara Freeport pada 10 Februari 2017 setelah pemerintah menghentikan ekspor Freeport pada awal tahun 2017 lalu. IUPK tersebut bersifat temporer sembari menanti hasil perundingan antara Freeport dan pemerintah Indonesia.

Setidaknya, ada empat poin yang dibahas dalam perundingan yaitu masalah divestasi 51 persen saham Freeport-McMorran ke pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah, stabilitasi investasi, kepastian pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), hingga perpanjangan operasi pasca kontrak habis di 2021.

Di dalam IUPK Sementara, status izin usaha Freeport tetap bersifat IUPK. Namun, beberapa ketentuan di KK masih berlaku, khususnya masalah kebijakan fiskal.

Kala itu pemerintah memperkirakan hanya membutuhkan waktu delapan bulan untuk berunding dengan Freeport, sehingga IUPK Sementara itu hanya berlaku hingga 10 Oktober 2017.

Kenyataannya, perundingan berjalan alot. Salah satunya terkait stabilitasi investasi. Freeport ingin pemerintah tak mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

 

Perpanjangan Izin Freeport dan Negosiasi yang Tak Berujung

Ilustrasi tambang Freeport.  (REUTERS/Muhammad Yamin)

Kemudian, kedua belah pihak juga belum mendapatkan kepastian mengenai tahapan divestasi 51 persen saham Freeport. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum yang digadang akan mengambil alih saham Freeport juga belum resmi ditetapkan sebagai perusahaan induk sektor tambang pelat merah.

Alhasil, pemerintah kembali memperpanjang IUPK Sementara Freeport selama tiga bulan yang berlaku hingga 10 Januari 2018.

Tahun berganti, perundingan tak kunjung usai. Kendati Freeport telah sepakat untuk melepas 51 persen saham Freeport McMoran dan PT Inalum telah ditetapkan sebagai holding sektor pertambangan BUMN, kedua belah pihak masih belum mendapatkan titik temu terkait skema divestasi yang akan dilakukan.

Tak ayal, di awal tahun ini, pemerintah kembali memperpanjang IUPK Freeport hingga 4 Juli 2018.
Pengamat Hukum Sumber Daya Ahmad Redi menyayangkan perpanjangan IUPK Sementara yang diberikan pemerintah. Pasalnya, perpanjangan IUPK Sementara Freeport tidak dibarengi dengan komitmen untuk membangun smelter dan kepastian divestasi saham.

“Ini tentu merugikan kepentingan nasional,” terang dia.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian, pemerintah menegaskan pemberian rekomendasi ekspor diberikan pada pemegang IUPK yang membangun smelter.

Dengan demikian, selain harus bersedia mengganti ketentuan KK menjadi IUPK, Freeport harus menunjukkan keseriusan untuk membangun smelter yang rencananya akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Namun, hingga 15 Februari 2018 lalu, progres pembangunan smelter berkapasitas dua juta ton konsentrat tembaga ini baru 2,43 persen.

Pemerintah, lanjut Ahmad, juga terkesan takluk dengan Freeport.

“Pemerintah seakan abai untuk memaksa Freeport memenuhi kewajiban hukumnya. Di sisi lain, pemerintah terkesan selalu mempermudah perpanjangan IUPK dan izin ekspor konsentrat,” jelasnya.

Ahmad menilai pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan dengan Freeport, mengingat perundingan hingga kini belum juga rampung.

“Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Freeport yang terlihat jalan di tempat membuat masalah kepastian pemenuhan kepentingan nasional atas keberadaan Freeport di Indonesia tidak jelas,” tegas dia.

Dalam perkembangannya, masalah lingkungan juga turut mewarnai topik perundingan. Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Nomor 175 Tahun 2018 yang terbit April 2018 lalu, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Sebagai catatan, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan

Untuk itu, Freeport harus memperbaiki pengelolaan Limbah B3 berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

KLHK pun memberi masa peralihan selama enam bulan untuk Freeport mengelola tailing, terhitung sejak Kepmen LHK 175/2018 diterbitkan. Namun, Freeport menyatakan tidak mampu mengelola sesuai amanat Kepmen LHK 175/2018. Untuk itu, perusahaan masih berunding dengan pemerintah untuk mencari jalan tengah.

Awal Juni 2018, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan perundingan terkait divestasi telah mencapai kemajuan signifikan pada Mei 2018, dimana kedua belah pihak sepakat terkait perhitungan nilai divestasi dengan mengakuisisi 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di tambang Grasberg, Papua.

Dalam beberapa kesempatan, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno juga optimistis bahwa perundingan terkait divestasi segera mencapai titik akhir pada pertengahan tahun ini.

Pernyataan Fajar dikonfirmasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang pada akhir Juni lalu menargetkan penandatanganan dokumen kesepakatan kerja sama joint venture antara Inalum dan induk perusahaan Freeport Indonesia, Freeport McMoran, bisa dilaksanakan pada pertengahan Juli 2018 ini.

Pembentukan joint venture tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai operasional manajemen usai Inalum mencaplok sebagian besar saham Freeport di Freeport Indonesia. Dari sisi operasional, Rini menyadari bahwa Freeport lebih memiliki keunggulan.

“Kami menekankan supaya joint venture ini jelas,” tutur Rini di sela acara halal bihalal di kediamannya, Sabtu (30/6) lalu.

Ia menyebutkan kedua belah pihak juga telah sepakat mengenai nilai divestasi 51 persen saham yang telah memperhitungkan konversi hak partisipasi perusahaan tambang Rio Tinto sebesar 40 persen di tambang Grasberg. Disebut Rini, nilai divestasi saham Freeport itu berkisar US$3,5 miliar hingga US$4 miliar.

Sampai saat ini, perubahan total status KK Freeport menjadi IUPK masih belum mendapatkan kepastian. Padahal, kegiatan operasional Freeport di Indonesia tetap berjalan.

Pemerintah kembali memperpanjang IUPK sementara Freeport selama sebulan. Periode tersebut dianggap cukup untuk menyelesaikan perundingan antara kedua belah pihak. Hal itu seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Bambang Gatot saat mengumumkan perpanjangan IUPK Sementara Freeport pekan ini.

“Pertimbangannya tentu kami melihat situasi bahwa semua (pembahasan divestasi) itu sudah mendekati final, sehingga kami berharap (negosiasi) harus selesai sebulan,” kata Bambang.

Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali memberikan perpanjangan IUPK sementara Freeport hingga perundingan mencapai garis akhir. “Nanti kita lihat dulu,” ujarnya.

Dengan diberikannya perpanjangan IUPK, Freeport dapat melanjutkan kegiatan ekspor sesuai rekomendasi yang berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Februari 2019 mendatang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak 1 Februari 2018 hingga 3 Juli 2018 ekspor konsentrat tembaga Freeport telah mencapai 465.900 ton dari total rekomendasi ekspor 1.247.866 ton.

Dari sisi perusahaan, Juru Bicara Freeport Riza Pratama belum dapat memastikan apakah perpanjangan IUPK Sementara yang hanya sebulan itu memberikan cukup waktu bagi perusahaan untuk menyelesaikan perundingan divestasi dengan PT Inalum. “Saya enggak bisa komentar dulu. Maaf,” tutur Riza melalui pesan singkat.

Baik pemerintah dan Freeport menginginkan proses perundingan segera berakhir. Bagi Indonesia, bisa mengambil alih saham Freeport menjadi legitimasi negara untuk mengelola tambang yang disebut Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, menyimpan cadangan emas mencapai 1.187 ton dan cadangan tembaga 19,4 juta ton.

Bagi Freeport, hasil perundingan memberikan kepastian operasional jangka panjang mengingat Freeport masih ingin berada di Indonesia setidaknya hingga 2041. Kepastian tersebut juga akan menimbulkan sentimen positif di mata investor.

Sebagai pengingat, saham Freeport-McMorran di bursa AS beberapa kali tertekan akibat ketidakpastian dari hasil perundingan dengan pemerintah Indonesia. Pada 24 April 2018 lalu, saham Freeport mencetak performa terburuk di indeks Standard&Poor 500 menyusul pernyataan manajemen terkait permasalahan di tambang tembaga di Indonesia yang berlarut-larut.

Kala itu, harga saham perusahaan tambang asal AS itu merosot US$2,73 atau sekitar 15 persen menjadi US$16,08. Penurunan tertajam sejak Januari 2016 di tengah kenaikan harga tembaga.

 

sumber berita