Kabar Kalimantan

Perkuat Pelayanan Hukum Masyarakat, Golkar Kalsel Gandeng Praktisi Hukum

SATUMANDAU Dalam rangka memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat, Golkar Kalsel mengambil langkah strategis dengan menggandeng praktisi hukum untuk bergabung menjadi bagian partai tersebut.

Pada Minggu malam (24/12/2017), gedung Sekretariat DPD Golkar Kalsel di Banjarmasin bergemuruh setelah para praktisi hukum bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah naungan Partai Golkar. Dalam acara tesebut, Ketua Umum Partai Golkar Kalsel merangkap Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melantik para praktisi hukum tersebut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar Kalsel.

Bergabungnya praktisi hukum dalam barisan partai, menurut Sahbirin Noor, merupakan angin segar kebangkitan Partai Golkar di Kalsel. Sebab upaya mengawal dan memperjuangkan hak masyarakat di bidang hukum akan lebih nyata. Hal ini adalah wujud bahwa Golkar adalah sahabat rakyat, yang hadir disaat rakyat membutuhkan. Dengan menggandeng para praktisi hukum ini  Golkar Kalsel menunjukkan keseriusannya dan tidak ingin salah langkah dalam menangani berbagai persoalan hukum di masyarakat. Menurutnya keberadaan LBH menjadi ‘vitamin’ untuk Partai Golkar. Bahkan ia tidak membatasi pengacara lain yang ingin bergabung dalam LBH Golkar Kalsel. “Kalau ada lagi yang mau gabung silakan, ini kebahagian buat Partai Golkar Kalsel,” pungkas Paman Birin.

Sosok yang dikenal dengan sebutan Paman Birin ini menegaskan saat memberikan sambutan yang disambut riuh semangat para pengurus dan kader Partai Golkar Kalsel, bahwa layanan gratis berupa bantuan hukum akan tersedia bagi masyarakat tidak mampu. “Ini sejalan dengan semboyan kita, Golkar bersih, Golkar bangkit, Golkar ingin banua ini sejahtera,” ucap Paman Birin Dirinya pun meminta LBH mensosialisasikan persoalan hukum agar masyarakat tahu koridor hukum.

H M Erham Amin SH MH sebagai Ketua LBH Partai Golkar yang baru dilantik menjelaskan bahwa mengikuti arahan Paman Birin, prioritas utama LBH adalah masyarakat tidak mampu. Menurutnya bantuan dan pendampingan hukum sangatlah dibutuhkan masyarakat khususnya bagi warga yang menghadapi proses peradilan. Menurut Erham, LBH partai Golkar akan memulai dengan pembenahan sistem. Sosialisasi akan digelar di daerah-daerah dan DPD tingkat dua. “Jadi kita yang turun,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai program yang akan dijalankannya, Erham Amin menerangkan akan mengawali dengan penyuluhan hukum. Bantuan hukum nantinya akan diberikan oleh LBH Partai Golkar mulai dari konsultasi hukum sampai pada pendampingan di peradilan. “Kita berikan konsultasi hukum dulu. Kalau perlu pendampingan, kita akan dampingi sampai di pengadilan,” ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang akan diberikan pelayanan bantuan hukum, LBH partai Golkar tidak membeda-bedakan. Sebab, menurut Erham dalam pasal 27 Undang-undang Dasar mengatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. “Sayang pada pasal 16 tahun 2011 ada sedikit masalah. Perkara narkoba tidak bisa diberi bantuan meskipun itu orang miskin,” katanya kepada wartawan.

Sahbirin Noor yakin keberadaan para praktisi hukum akan lebih membesarkan Partai Golkar. Tak hanya itu, ia juga meminta LKBH membantu masyarakat yang tak mampu yang tersandung persoalan hukum di daerah Kalimantan Selatan. Sahbirin meminta masyarakat yangsedangi berurusan dengan hukum agar tidak segan meminta bantuan LBH di bawah naungan Golkar. “Bantuan hukum yang kita berikan gratis apalagi tujuannya untuk membantu masyarakat,” ujar Paman Birin yang dipercaya sebagai Pelindung LBH Golkar Kalsel.  [ ### ]