Kabar Kalimantan

Perihal DOB di Kaltim, Ini Pendapat Hetifah Sjaifudian

SATUMANDAU Dalam perbincangan media gathering yang digelar oleh Hetifah Sjaifudian pada Minggu (4/3/2018), anggota komisi II DPR RI mengungkapkan pendapatnya perihal pembentukan Daerah Otonomi Baru(DOB) di Kalimantan Timur (Kaltim). Acara media gathering tersebut berlangsung di Bangi Kopi, Jalan Diponegoro,  Samarinda. Dalam kesempatan tersebut, Hetifah didampingi. Politisi Partai Golkar turut harid dalam acara tersebut.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kunci pembentukan DOB sebenarnya bukan di tangan Presiden, melainkan ada di Wakil Presiden sebagai ketua pembentukan DOB. Masalahnya, karena banyaknya anggapan yang menilai bahwa pembentukan DOB kurang efektif. Pasalnya, dalam beberapa kajian memang disimpulkan bahwa ada beberapa daerah yang sudah dimekarkan dari daerah induknya, justru tidak menjadi lebih baik. Namun, suara-suara ini tidak lantas menyimpulkan bahwa semua DOB tidak efektif.

Menurut Hetifah Sjaifudian, tidak dapat dipungkiri, ada hasil DOB yang tidak sesuai harapan, namun tidak berarti semuanya jadi tidak baik. “Memang berdasarkan kajian banyak DOB yang tidak bagus. Tapi bukan berarti semuanya tidak bagus. Ada juga yang bagus,” demikian kata politisi perempuan Partai Golkar ini.

Menurut politisi yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kaltim dan Kaltara ini, Moratorium tidak benar-benar melarang adanya Daerah Otonomi Baru(DOB). Menurut pejelasan Hetifah, Pemerintah Pusat sebenarnya ingin lebih atau bahkan sangat selektif dalam mengeluarkan kebijakan terkait DOB. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada Pemerintah Pusat, bahwa DOB ini memang benar-benar diperlukan dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut.

Lebih lanjut, persetujuan DOB bukan semata atas pertimbangan-pertimbangan politis. Pertimbangan DOB, juga didasarkan pada data dan kecermatan perhitungan. Apalagi, pembentukan DOB ini juga akan berkaitan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN. “Jadi pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan kepentingan politis. Tapi juga berbasis data,” ujarnya. Dengan demikian, menurut Hetifah, pengajuan usulan memang harus dilengkapi dengan data yang kuat agar dapat memberikan keyakinan kepada pemerintah. [ TL/### ]