Kabar Kalimantan

Peneguran Sekprov Tidak Prinsipil, Sebut Politisi Golkar Kaltim

 

Satumandau – M Syahrun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, akhirnya memberikan pendapatnya perihal teguran oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi Wongso.

Sosok yang akrab dengan sapaan Alung ini menyatakan tentang isi surat rekomendasi dari Komisi ASN kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak perihal netralitas pegawai, dengan menunjuk pada nama Sekprov, yaitu Rusmadi Wongso. Menurutnya, isi surat tersebut tidak ada yang prinsipil untuk ditanggapi lebih lanjut. Namun, beliau mengingatkan bahwa hal ini harus menjadi pengingat kepada semua pejabat.

Alung mendapatkan surat tembusan dari rekomendasi tersebut dan mengakui bahwa beliau tidak mempermasalahkannya. Sebab saat ini belum memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim. Pelaksanaan pilgub akan berlangsung pada 2018 mendatang. Beliau menganggap hal tersebut hanya pelanggaran ringan saja, tidak ada yang prinsipil seperti diutarakannya di Gedung DPRD Kaltim, pada Selasa (14/11/2017).

Alung mengingatkan, bahwasanya saat ini belum memasuki masa kampanye, sehingga wajar jika komisi ASN memberikan peringatan agar para pejabat negara, khususnya Sekprov Kaltim Rusmadi menjadikan hal tersebut sebagai edukasi atau pembelajaran.

Beliau mengingatkan harus berhati-hati. Semua pejabat tentu tidak boleh melanggar tahapan-tahapan dan peraturan dalam pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan. Ikuti saja aturan main, jangan melanggar aturan tersebut.

Harapannya, pilgub Kaltim nanti terhindar dari segala kemungkinan kecurangan. Menurutnya, semua pegawai negeri atau ASN harus bersikap netral. Tidak memihak kepada calon manapun, termasuk memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

 Menurutnya, pegawai negeri atau ASN silahkan memilih, tapi kalau keberpihakan tidak boleh terjadi. Karena dengan tegas Alung mengatakan akan mendukung oknum tersebut untuk diproses kepda pihak yang berwenang. Mengenai Rusmadi, Politisi Golkar Kaltim tersebut menilai bahwa sampai sejauh ini dirinya belum melihat adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara yang dipergunakan untuk kepentingan politiknya.

Namun ia tetap mengingatkan, ketika resmi mendaftar, Rusmadi harus melepas seluruh kewenangan jabatan dan fasilitas negara agar tetap menjaga netralitas pegawai ASN. Jadi, bila tidak netral, ia mempersilakan pejabat tersebut diproses oleh komisi ASN. [ ]