Nusantara

Pemilu 2019, Politisi Golkar Ini Optimis Keterwakilan Perempuan Meningkat

SATUMANDAU Menjelang semakin dekatnya ajang Pemilu 2019, politisi Partai Golkar ini optimis bahwa keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin meningkat. Hal ini dikemukanan oleh Hetifah Sjaifudian pada Senin (1/1/2018). “Kita kan ada Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI). Kita sudah konsolidasi nasional 17 November lalu dan berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen,” lanjut Hetifah.

Menurutnya, banyak kejadian penting dalam dinamika pergerakan aktivis perempuan dalam politik sepanjang tahun 2017 yang baru saja berlalu. Kejadian-kejadian penting itu dapat menjadi landasan untuk semakin memperkuat komitmen terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di parlemen.

Sosok yang duduk sebagai anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, menyebutkan bahwa ada dua momentum penting bagi dinamika perempuan politik. Kedua hal tersebut yaitu Pilkada serentak 2017 dan pembahasan RUU Pemilu yang di dalamnya mengatur afirmasi untuk perempuan.

Harapannya, momentum keterpilihan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 nanti akan semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. “Pilkada 2017 digelar di 101 daerah. Hanya ada 44 calon perempuan dari total 614 calon. Sedangkan yang terpilih hanya 13 orang saja. Kita harap di Pilkada 2018 nanti bisa meningkat,” demikian ujar Hetifah Sjaifudian.

Untuk momentum kedua, menurut politisi Partai Golkar ini, pembahasan RUU Pemilu yang di dalamnya mengatur afirmasi untuk perempuan, belum ada kemajuan berarti. RUU yang telah disahkan menjadi UU Pemilu pada 20 Juli 2017 lalu, belum ada kemajuan dalam hal pengaturan keterwakilan caleg perempuan. Sebenarnya, Pansus RUU Pemilu sudah meminta berbagai masukan dari beberapa aktivis LSM perempuan yang konsen pada soal-soal kepemiliuan, ketika masih dalam taraf pembahasan RUU. Namun, Hetifah menyayangkan banyak masukan tersebut tidak diakomodasi oleh Pansus RUU Pemilu.

Hetifah pun mengutarakan kekecewaannya terhadap masukan yang diabaikan oleh Pansus RUU Pemilu tersebut. “Waktu itu kita sudah mengundang berbagai kelompok LSM perempuan. Kita minta berbagai masukan. Salah satunya yang kita perjuangankan mati-matian adalah ketentuan agar di 30 persen Dapil, caleg nomer satunya perempuan. Tapi Pansus RUU berkehendak lain. Tentu saya kecewa. Pengaturan perempuan sekarang terkesan jalan ditempat. Sama seperti UU sebelumnya,” demikian ungkapan kekecewaannya.

Berdasarkan catatan, selama pembahasan RUU Pemilu memang sempat berkembang tiga opsi untuk mengatur keterwakilan perempuan. Opsi yang pertama, pengaturan yang ada saat ini (minimal satu diantara tiga caleg). Opsi kedua, Zipper System murni (yaitu pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Secara sederhana, nomor urut selang-seling, misalnya, nomer urut 1 laki-laki, nomer urut 2 perempuan dan seterusnya), Terakhir, opsi ketiga, calon perempuan ditempatkan nomor urut satu di 30 persen dari seluruh Dapil.

Menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 naanti, Hetifah Sjaifudian tetap optimis, nantinya perempuan akan lebih banyak lagi tampil di lembaga legislatif. Menurutnya, kader-kader perempuan dari berbagai partai selalu solid melakukan konsolidasi baik internal partai maupun eksternal. [ ### ]