Kabar Kalimantan

Pembahasan RAPBD 2019, Status Sekda Kalbar Masih Belum Jelas

SATUMANDAU – Saat ini Legislatif dan Eksekutif Provinsi Kalbar sudah memasuki tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2019. Namun status Sekretaris Daerah (Sekda) M Zeet Hamdy Assovie masih juga belum jelas.

Ketidakjelasan itu dipertanyakan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar dalam Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Pengantar RAPBD TA 2019, melalui Juru Bicaranya, Maskendari.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (24/10/2018) hanya membacakan tanggapan Gubernur Kalbar.

Dijelaskannya, Sekda diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI pada 5 Oktober 2010. Telah dikukuhkan dan dilantik Gubernur Kalbar saat itu Cornelis, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Senin, 29 November 2010.

“Berdasarkan Undang-Undang ASN, jabatan pimpinan tinggi (Sekda) hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Berarti sampai 29 November 2015 terhitung sejak M Zeet Hamdy Assovie dilantik,” jelas Norsan.

Dapat diperpanjang, lanjut dia, didasarkan pada capaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan organisasi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pengukuhan Sekda yang dilakukan Gubernur Cornelis itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (PP18/2016) tentang Perangkat Daerah Pasal 124 ayat (4).

Disebutkan, pengisian perangkat daerah untuk pertamakalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Ketentuan tersebut bukan untuk memperpanjang jabatan Sekda. Karena tidak ada Keputusan Presiden yang baru tentang penetapan atau perpanjangan masa jabatan Sekda.

Selain itu, tidak ada evaluasi pencapaian kinerja Sekda yang telah menjabat 5 tahun dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian yang dikoordinasikan ke KASN.

Terkait hal ini, Norsan yang ditemui NETIZEN.media usai paripurna enggan memberikan penjelasan yang lebih tegas terkait status M Zeet Hamdy Assovie. Ia hanya mengatakan “Untuk ini saya no comment,” katanya.

Sementara terkait penandatanganan produk hukum daerah, Norsan menjelaskan, sesuai Pasal 124 ayat (1) dan (2) Permendagri 80/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sekda yang mengundangkan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.

Namun bila Sekda berhalangan sementara atau tetap, pengundangan produk hukum daerah dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda. (netizenmedia)