Politik

Musdalub, Golkar Kaltim Tunggu Verifikasi Faktual     

SATUMANDAU Saat ini, Partai Golkar Kaltim masih menanti kepastian pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), yang kabarnya akan ditentukan setelah proses verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai. Musdalub belum dapat dilaksanakan, karena DPP Partai Golkar di Jakarta menginginkan para pengurus Golkar di daerah terlebih dahulu fokus menyelesaikan proses pendataan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sebagaimana diketahui, proses pendataan sedang dilaksanakan serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pelaksanaan Musdalub Golkar Kaltim seyogyanya memang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Hanya saja, rencana itu harus ditunda dulu sebelum verifikasi faktual selesai dilaksanakan. “Musdalub seharusnya, prinsipnya memang secepatnya. Musdalub inikan sudah pasti akan dilakukan. Hanya masalahnya itu kapan. Itu yang masih sedang kita tunggu,” demikian kata Ketua Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan, KPPG, dan Ormas, DPP Golkar tersebut.

Pada Kamis (25/1), Hetifah menerangkan bahwa seharusnya, sesuai agenda awal, pelaksanaan Musdalub DPD Golkar Kaltim dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2018 lalu. Namun, dengan adanya arahan pengurus dari pusat terkait verifikasi faktual tersebut, rencana tersebut terpaksa harus diundur. “Tapi memang saya berpikir, karena memang ini sedang masa verifikasi faktual parpol. Penundaan itu wajar. Verifikasi ini akan memeriksa suatu kebenaran dokumen yang sudah di-input ke dalam sipol,” tutur anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara ini.

“Misalnya (nama-nama) kami yang masuk di kepengurusan DPP, kan setelah diumumkan beberapa hari lalu langsung diajukan ke Menkumham. Di Menkumham, SK harus bisa keluar dalam waktu cepat. Alhamdullilah SK itu sudah keluar. Artinya, SK Menkumham itu yang dijadikan pegangan oleh KPU dan Bawaslu untuk mengecek verifikasi faktual,” Hetifah menambahkan.

Menurut Hetifah, dengan telah masuknya nama-nama pengurus DPP yang baru di Menkumham, maka data-data yang lama akan dihapus. Karena, di komposisi kepengurusan DPP Golkar yang sekarang, beberapa nama di antaranya berasal dari para pengurus DPD diberbagai wilayah di Indonesia. “Data sipol yang lalu harus dihapus dulu dan kemudian dimasukan data yang baru berdasarkan SK Menkumham. Kan ada beberapa nama yang belum punya Kartu Tanda Anggota (KTA) baru. Ini memang tidak mudah, karena keputusan verifikasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga terbilang mendadak,” sebutnya.

Hetifah yakin, bila hasil verifikasi faktual telah diumumkan secara resmi oleh KPU dan Bawaslu, maka agenda-agenda kepartaian yang tertunda di daerah dapat langsung dilaksanakan. Termasuk usulan Musdalub DPD Golkar Kaltim yang diusulkan para pengurus DPD ditingkat kabupaten/kota. “Mungkin dengan mempertimbangkan itu, yang di provinsi bisa lah menunggu sampai verifikasi faktual selesai akhir bulan Januari ini. Setelah itu baru masuk ke musdalub,” ujarnya.

Jika memang nantinya proses Musdalub Golkar Kaltim jadi digelar di tengah-tengah proses pilgub yang sedang berjalan, Hetifa juga meyakinkan, bahwa hal itu tidak akan menganggu kerja-kerja partai dalam memenangkan pasangan Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan Ismail (An-Nur).

Apalagi Golkar telah memutuskan An-Nur sebagai paslon yang diusung di pilgub. Sehingga tidak ada masalah lagi. “Yang penting ke depan, siapa yang menjadi pemimpin Partai Golkar, haruslah pemimpin yang aspiratif. Meraka yang akan mengambil keputusan adalah teman-teman yang dari kabupaten/kota. Juga organisasi sayap yang mendirikan dan dirikan,” tandasnya. []