Kabar Kalimantan

Membangun Perbatasan Adalah Hal Penting Bagi Golkar

SATUMANDAU Komitmen dan realisasi membangun perbatasan adalah hal penting bagi Partai Golkar. Khususnya untuk beberapa daerah di perbatasan. Kondisi di daerah-daerah tersebut memang sudah mendesak, terutama dari sisi pelayanan bagi masyarakat.

Fraksi Partai Golkar yang tergabung di Komisi II DPR mendorong pemerintah terus membangun perbatasan. Harapan dari Partai Golkar adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mempertimbangkan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk daerah-daerah tertentu, terutama di perbatasan.

Hetifah Sjaifudian mengatakan, secara prinsip pihaknya tetap mendukung kebijakan moratorium pembentukan DOB. Dukungan tersebut jika melihat pada fakta di lapangan. Faktanya, karena memang belum optimalnya DOB yang telah ditetapkan selama ini. Namun kenyataannya, beberapa daerah di perbatasan masih memerlukan pemekaran dan ini juga tidak boleh diabaikan.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar DPR ini memberikan penjelasannya. Hetifah mengatakan bahwa beberapa daerah seperti Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu mendapatkan pertimbangan, mengingat kebutuhan daerah tersebut. Terlebih di Kaltara yang juga merupakan daerah perbatasan.

Hetifah yang mewakili daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara ini menyampaikan temuannya. Setiap kali turun ke dapil di daerah perbatasan, hal-hal demikian selalu menjadi aspirasi khusus. Hetifah lantas menyebutkan, bahwa setidaknya ada lima daerah yang cukup mendesak untuk dijadikan DOB. Daerah-daerah tersebut  yakni Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, dan Kabupaten Apau Kayan.

Fraksi Partai Golkar memahami alasan pemerintah tentang moratorium pembentukan DOB.  Namun, Hetifah menerangkan bahwa secara ideal, program moratorium DOB tersebut ada pengecualian. Pengecualian tersebut untuk daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara.

Daerah-daerah perbatasan di Kaltim, menurut Hetifah, juga konstan memberikan aspirasi mengenai pembentukan DOB. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri setidaknya sudah menerima 288 usulan pembentukan DOB.  Termasuk didalamnya adalah usulan dari Kaltim dan Kaltara. Usulan dari daerah lainnya meliputi Provinsi Madura, Cirebon, Bogor Raya, Buton, dan Kapuas Raya.

Menjawab usulan-usulan daerah tersebut, hingga saat ini pemerintah masih bersikeras untuk menerapkan kebijakan moratorium pemekaran atau pembentukan DOB. Selain melakukan evaluasi atas DOB yang telah ditetapkan, pemerintah mengklaim punya strategi untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan meski tanpa pemekaran.

Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan belum bisa memastikan sampai kapan program moratorium akan berjalan.  Sebabnya, selain karena faktor kondisi keuangan negara, pemerintah juga ingin rencana strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai terlebih dahulu.

Namun, pada prinsipnya pemerintah tidak bisa menghalangi adanya usulan dari DPR. DPR memiliki hak konstitusional untuk meminta pemekaran daerah otonomi baru. Sebab DPR juga memiliki hak penganggaran untuk menentukan anggaran. Yang memutuskan anggaran bukan hanya pemerintah, tetapi juga DPR.

Untuk saat ini, pertimbangan dari Mendagri  adalah agar pemekaran ditunda untuk sementara waktu. Dengan demikian, program-program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait infrastruktur dapat diselesaikan terlebih dahulu.  [ ### ]