Kabar Kalimantan

Legislator Golkar Sarjono Sebut Usulan Pembangunan di Kotim Masih Tumpang Tindih

Satumandau – Pada masa reses, Sarjono yang merupakan anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menemui konstituennya dan beliau mendapatkan beberapa temuan di daerah binaannya. Salah satunya adalah mengenai Usulan pembangunan di sejumlah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama di wilayah Utara masih terjadi saling tumpang tindih. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diperbaiki.

Menurutnya, masalah tersebut terjadi akibat beberapa sebab. Sarjono, yang merupakan anggota DPRD Kotim dari wilayah utara atau dapil V, secara lebih lanjut menerangkan bahwa belum jelasnya persoalan tapal batas kecamatan dan desa membuat tumpang tindih usulan pembangunan. Hal inilah yang masih terjadi sampai sekarang. “Itu terungkap dari hasil reses yang kami lakukan beberapa waktu lalu,” kata politisi partai golongan karya (Golkar) tersebut,yang juga anggota Komisi III DPRD Kotim pada Sabtu (4/11/2017).

Ada lagi masalah lain yang juga harus dihadapi pemerintah daerah. Bersadarkan temuan Sarjono, persoalan status kawasan yang masih belum jelas membuat pembangunan infrastruktur di sana terhambat, karena masing-masing pemda jadi saling tunjuk. Menurutnya permasalahan itu harus diatasi. Hal ini, seperti digarisbawahi Sarjono, merupakan permasalahan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari solusinya, agar pembangunan di kecamatan dan desa yang menjadi skala prioritas serta menyangkut hajat hidup masyarakat dapat tercapai.

Lebih lanjut, beliau mengatakan “Kami juga menghimbau perusahaan swasta yang berada disekitar kecamatan dan desa turut berperan aktif, berpartisipasi untuk ikut membantu pembangunan diwilayah sekitar perusahaan,” ujarnya. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya keharmonisan antara perusahaan swasta dan masyarakat sekitar investasi mereka.

Ada beberapa hal lain yang menjadi perhatian. Menurut beliau usulan lain yang tidak kalah penting dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan serta jembatan penghubung antar desa. Ia berharap agar selanjutnya, hal-hal tersebut bisa diakomodir melalui APBD 2018, tutupnya. [ ]