Kabar Kalimantan

Legislator Golkar Hetifah Ingin Ada Reformasi Agraria di Kaltim

 

Satumandau – Masalah sengketa lahan sampai hari ini merupakan masalah serius, termasuk di Kaltim. Mulai dari masalah kesenjangan kepemilikan lahan hingga tingginya kasus sengketa lahan di Kaltim mendapatkan sorotan dari anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Legislator DPR, wakil rakyat dengan asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltim-Kaltara ini menginginkan adanya reformasi agraria. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh pemerataan aset.

Hetifah menuturkan bahwa pemerataan terhadap kepemilikan tanah dapat membantu masyarakat. Dengan adanya pemerataan ini, masyarakat dapat  keluar dari kemiskinan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi selama ini. Untuk mewujudkan pemerataan aset tersebut, maka perlu dibuatkan legalitas aset berupa sertifikat, atau dalam program pemerintah disebut program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh asas kepastian hukum atas aset yang mereka miliki. Hal ini penting untuk menghindari munculnya kasus sengketa lahan di kemudian hari. Selain itu juga akan memberi kemudahan bagi masyarakat saat akan menjual sebagian atas tanahnya di kemudian hari. Demikian penjelasan anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Presiden Joko Widodo menggagas program sertifikat gratis ini. Program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kemudahan bagi terwujudnya reformasi agraria di Kaltim. Reformasi agraria di Kaltim ini menjadi krusial, mengingat pada 2018 mendatang, Kaltim akan memperoleh jatah sebanyak 120 ribu sertifikat gratis. Dengan demikian,program ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Mengingat sengketa lahan di Kaltim angkanya terbilang cukup tinggi, reformasi agraria harus segera dilaksanakan.  Kasus-kasus yang muncul utamanya adalah antara masyarakat dengan perusahaan. Program sertifikat bisa jadi solusi mengatasi itu.

Legislator DPR Golkar ini juga mengakui bahwa dirinya bahkan memiliki keinginan membentuk sebuah forum. Forum tersebut merupakan kumpulan berbagai pihak mulai, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum, sampai dengan aktivis media yang bertugas membantu dan melakukan pendampingan kasus sengketa lahan di Kaltim.

Melalui forum ini, jika sudah terbentuk, setidaknya dapat melakukan kegiatan sosialisasi terkait reformasi agraria dan pendampingan sejak dini terhadap kasus sengketa lahan di masyarakat. Nantinya, forum ini dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengadukan persoalannya. DPR RI akan berfungsi sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Forum yang akan dibentuk tersebut tidak hanya berfungsi sekedar sebagai forum pengaduan saja. Akan tetapi, forum tersebut juga untuk menindaklanjuti persoalan yang diadukan oleh masyarakat. Apabila masalah itu berkaitan dengan Kementrian Pedesaan, maka DPR RI pun akan masuk untuk mengawal prosesnya. Dengan adanya forum ini, nantinya masalah-masalah sengketa tanah di Kaltim ini akan memperoleh bantuan dalam penyelesaiannya. Hetifah tidak ingin karena masalah lahan berdampak pada konflik di antara masyarakat, ataupun dengan perusahaan. [ ]