Kabar Kalimantan

Legislator Golkar Abdul Razak Ingatkan OTT Jangan Terulang Lagi di Kalteng

SATUMANDAU Legislator Golkar Abdul Razak mengingatkan agar seluruh pejabat bekerja dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh serta menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini juga mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan marak terjadi jangan sampai terulang lagi.

Hal tersebut ditegaskan pada Rabu (28/2/2018) di Palangka Raya oleh Abdul Razak saat mengikuti rapat Koordinasi Pembangunan se-Kalteng. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran serta dihadiri wakil gubernur, para bupati dan walikota jan jajaran pimpinan SOPD.

Politisi senior Partai Golkar Kalteng ini mengatakan agar jangan melakukan tindakan di luar aturan yang berlaku. “Sekali saja melakukan tindakan di luar aturan, itu awal dari permasalahan yang akan kita hadapi secara terus menerus. Jadi OTT yang pernah terjadi secara beruntun di Kalteng ini harus jadi pelajaran berharga bagi kita bersama,” ucap Abdul Razak dengan tegas.

Legislator Partai Golkar Kalteng yang mewakili daerah pemilihan III (dapil III) yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini mengatakan bahwa dirinya memberikan apresiasi terkait langkah dan upaya yang sedang dan akan dilakukan gubernur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Walaupun demikian, Abdul Razak mengingatkan bahwa ada peraturan dibuat dan diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program maupun kebijakan yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa semangat membangun Kalteng yang menggebu-gebu harus diiringi dengan memperhatikan rambu aturan yang berlaku. “Kita dari DPRD Kalteng melihat bahkan mendukung semangat yang menggebu-gebunya dari Gubernur dalam meningkatkan PAD. Kita sangat mendukung. Namun tentunya, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan,” kata Abdul Razak.

Abdul Razak mengingatkan, terkait keterbatasan anggaran membangun Kalteng, maka Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten dan Kota se-Kalteng dituntut untuk selektif serta pertimbangan yang matang dalam melaksanakan prioritas. “Kita harus memikirkan dan mempertimbangkan bahwa program prioritas yang dikerjakan benar-benar berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kalteng. Ini yang perlu diperhatikan,” demikian Abdul Razak memberikan penjelasan.

Dirinya mengakui bahwa kucuran anggaran dari pusat relatif kecil dan tidak sebanding dengan luas provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila.” Dengan demikian, penggunaan anggaran harus benar-benar diperhatikan. Sosok Abdul Razak telah banyak makan asam garam di dunia legislatif Kalteng. Abdul Razak sarat dengan pengalaman, telah menjabat Wakil Ketua DPRD Kalteng sejak 2009-2014 dan 2014-2019. [ ### ]