Nusantara

Langkah Pemerintah Beri Izin Impor Beras Tahap Ketiga Dikritik Golkar

SATUMANDAU – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengkritik langkah pemerintah yang memberikan izin impor beras tahap ketiga dengan total impor hingga September 2018 sebanyak 2 juta ton.

“Ini yang kemarin saya protes juga. Jangan sampai ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Apalagi kita melihat ini jelang pemilu. Sebab faktanya, cadangan beras kita masih sangat cukup,” ujar dia di Jakarta.

Menurut dia, petani selama ini merasa belum nyaman dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Impor pangan, ungkapnya, memang sesuatu yang tak bisa dinafikan.

“Memang diperbolehkan, tapi dengan catatan diperbolehkan selama cadangan nasional tidak mencukupi atau produksi pangan nasional dianggap tak mencukupi,” ujarnya.

Dia sendiri mempertanyakan, mengapa setiap kali menjelang pemilu terjadi kebijakan yang sifatnya mepet. “Sedangkan ini yang kemarin juga saya lakukan protes. Pertama pemerintah/ kemendag menjelang pemilu masa-masa intensitas tinggi. Kemudian konstituen,” katanya.

Petani, lanjut dia, selama ini merasa belum nyaman dengan kebijakan Kemendag. Selalu mepet-mepet dan itu bertentangan dengan UU Pangan. Impor itu sesuatu yang tidak dinafikan, diperbolehkan selama cadangan nasional tidak mencukupi. Produksi pangan nasional juga dianggap tak mencukupi.

“Sementara cadangan saat ini sudah lebih dari cukup. Kenapa dipaksakan dan dilakukan. Seolah-olah memaksakan kehendak,” ujarnya.

Menurut dia, Komisi IV tidak pernah memberikan rekomendasi untuk impor beras sehingga kemungkinan ada kepentingan.

“Kita sendiri (Komisi IV) tidak tahu. Apakah karena ini menjelang pemilu atau bagaimana. Ini sepertinya sudah menjadi budaya. Kalau kita melihat ke belakang atau referensi jelang Lebaran kemarin, Bulog jelas menolak impor. Faktanya tercukupi dan tidak terjadi gejolak harga yang berarti produksi nasional lebih dari cukup,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika impor tetap diberikan, maka yang dikorbankan adalah kalangan petani. “Padahal, setiap kebijakan impor mau dilakukan harus berdasarkan regulasi, dalam hal ini Undang-Undang Pangan yang mana, impor dibolehkan selama cadangan nasional tidak mencukupi atau produktivitas rendah karena gagal panen dan sebagainya,” pungkas dia.

Terpisah, pejabat Hubungan Masyarakat Perum Bulog Siti Kuwati yang dikonfirmasi perihal rencana impor beras tersebut menyatakan bukan menjadi kewenangan Perum Bulog.

“Kita tidak tahu kalau ada impor lagi. Tapi yang jelas, itu bukan menjadi wewenang Perum Bulog,” ujarnya singkat.

Dia juga membeberkan bahwa berdasarkan data empat hari sebelumnya, cadangan Bulog masih lebih dari cukup atau mencapai 2,2 juta ton lebih. “Dan pengadaan itu masih terus bertambah, sebab musim panen juga sudah mau habis. Jadi, masih bertambah terus. Bahkan kita mau sewa gudang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, kesiapan pihaknya hadapi musim kemarau panjang tahun ini.

“Gudang-gudang Bulog di seluruh wilayah juga sudah mulai penuh. Artinya, kita siap menghadapi kekeringan itu. Stok beras ada lebih dari 2 juta ton,” tegasnya.

Hingga saat ini Bulog telah bekerja sangat intensif untuk melakukan penyerapan gabah dan beras yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Lokasi penyimpanan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia terus terisi dengan rata-rata penyerapan beras petani sebanyak 7.000 ton per hari.

sumber berita