Kabar Kalimantan

Konflik Sengketa Lahan, Golkar Kotim Minta Gubernur Tegas Cabut Ijin Perusahaan Terkait

SATUMANDAU Tanggapi peristiwa kekerasaan akibat konflik sengketa lahan, Golkar Kotim minta gubernur Kalteng bersikap tegas dengan mencabut ijin perusahaan terkait.

Sebagaimana diketahui, Perusahaan PT Bumi Sawit Kecana (BSK) II Wilmar Group di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga setempat menggunakan aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik lahan. Dewan Perwakilan Daerah (DRPD) Kotawaringin Timur mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan perusahaan tersebut. Wakil rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif terhadap insiden itu meminta Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, bisa bersikap tegas dengan mencabut izin perusahaan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga menggunakan oknum aparat penegak hukum.

Bentrokan antara aparat kepolisian dengan warga yang melakukan klaim lahan. Klaim ini terjadi di Perusahaan PT Bumi Sawit Kecana (BSK) II Wilmar Group di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang. Insiden tersebut telah melukai dua orang warga yang terkena peluru hampa yang diletuskan dari senjata oknum brimob yang tengah berjaga di perusahaan tersebut.

Menurut informasi, konflik antara warga dengan perusahaan PT Wilmar Group khususnya di wilayah itu telah berlangsung sejak lama. Warga melakukan klaim terhadap lahan tersebut karena merasa hak tanahnya dirampas dan terjadi kesewenang-wenangan. Kesewenangan tersebut akibat alasan perusahaan yang mengatakan telah membeli lahan yang menjadi obyek sengketa tesebut.  Sayangnya, perusahaan selalu mengandalkan aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan, dan membenturkannya dengan warga. “Gubernur harus tegas. Cabut izin perusahaan yang melakukan tindakan kekerasan menggunakan oknum aparat kepolisian. Kasian warga yang memperjuang haknya harus mendapatkan kekerasan seperti itu,” tegas Wakil Ketua DPRD Kotim, H Supriadi.

“Saya tahu tabiat warga Kalteng pada umumnya, mereka tidak berani melawan aparat penegak hukum. Bahkan,  orang dayak itu orangnya ramah dan santun. Semua ini merupakan kesalahan perusahaan yang sengaja membenturkan antara warga dan aparat,” tegas Supriadi. Sosok politisi Golkar Kotim ini meminta agar aparat penegak hukum memproses oknum aparat yang melakukan penembakan kepada masyarakat. Semestinya kata Legislator Golkar DPRD Kotim ini, aparat tidak perlu melakukan kekerasan tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bongkar, Audy Valent mendesak pemerintah daerah harus segera bertindak. Jangan sampai ada korban lagi lantaran kasus klaim ‘Saya lihat Pemda Kotim tidak serius menangani kasus sangketa lahan antara warga dengan masyarakat. Jadi kasus seperti wajar saja terjadi, karena permasalahannya tidak serius ditangani,” kata Audy.

Supriadi menegaskan bahwa DPRD Kotim menolak kekerasan terhadap masyarakat. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Pemda, PBS tersebut, Kepolisian minta penjelasan terhadap kekerasan terhadap masyarakat. “Tugas kepolisian itu kan jelas, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi korban lagi karena mereka mempertahankan hak tanahnya dirampas, tentu ini tidak adil, dan orang nomor satu di Tambun Bungai harus memberikan tindakan tegas untuk membantu masyarakat,” demikian Supriadi menambahkan.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta, kepada damang kepala adat agar melakukan sangsi adat kepada oknum penembak masyarakat. Lembaga itu dibentuk untuk membantu masyarakat, jangan sampai kasus seperti damang hanya diam saja, seolah-olah tidak tau  apa yang terjadi. “Ketua DAD Kotim harus bertindak,” tegas Supriadi. [ ### ]