Kabar Kalimantan

Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda Tak Puas dengan LKPJ APBD 2017

SATUMANDAU Tidak ada pernyataan menolak atau menerima. Namun, secara halus, Ketua DPRD Banjarmasin Ananda menyatakan ketidakpuasan atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2017. “Pemko berdalih ini berkat penghematan. Tapi tetap kami tekankan, serapan anggaran daerah pada tahun 2018 harus lebih tinggi dari ini,” tegas Ananda.

Dalam sidang paripurna kemarin (18/4), DPRD menyerahkan jawaban resmi atas LKPJ Tahun Anggaran 2017 yang diserahkan wali kota. Yang disorot, apalagi kalau bukan belanja daerah yang hanya mencapai 77,7 persen. Meski tak menolak, LKPJ itu mendapat sejibun catatan dari dewan. Ada sejumlah rekomendasi penting. Seperti tak ada lagi penundaan proyek lanjutan Rumah Sakit Sultan Suriansyah.

“Saya bisa maklum kalau jumlah lantainya dipotong karena kekurangan anggaran. Tapi tidak boleh lagi ada penundaan. Ini sudah terlanjur molor. Tahun 2019 harus rampung,” imbuh politisi Golkar. Sebelumnya, wali kota memastikan desain gedung induk rumkit di Jalan Rantauan Darat itu terpaksa dirombak. Dari semula setinggi 10 lantai menjadi hanya lima lantai.

Sementara Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah lebih blak-blakan. Dia geram melihat serapan anggaran yang rendah. Ini disebutnya sebagai cermin kegagalan sejumlah dinas dalam membangun daerah. “APBD cuma Rp1,5 triliun, tidak banyak. Separuhnya sudah habis menggaji pegawai. Sisanya Rp750 miliar inilah hak masyarakat. Kalau banyak yang tidak terpakai, buat apa pemerintahan ini ada,” cecarnya.

Hermansyah melihat masalahnya pada mental sejumlah pejabat pemko. Dia tak menyebut nama atau dinas. Tapi menegaskan masih banyak yang tak mengerti dengan tugas dan pekerjaannya sendiri. “Ketika ditanya apa program dan usulannya, malah sibuk menengok ke belakang mencari staf untuk menjelaskan. Mulut saya serasa mau copot gara-gara keseringan ngomel,” tukasnya.

 

sumber berita