Nusantara

Hetifah Sjaifudian Soroti Dana Kampanye, Tekankan Transparansi

SATUMANDAU Memasuki masa Pilkada di tahun 2018 ini, legislator Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian menyoroti penggunaan dana kampanye. Hetifah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dari masing-masing calon yang akan berlaga di pesta demokrasi rakyat di sebagian wilayah Indonesia ini.

Penggunaan dana kampanye yang harus melalui pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kata anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut, Hetifah Sjaifudian mengingatkan agar tiap pasangan calon di 171 daerah di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hetifah mengingatkan untuk menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 74. “UU Pilkada meminta pasangan calon menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan,” demikian kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Pada Minggu (11/2/2018), politisi perempuan Partai Golkar ini kembali mengingatkan bahwa penggunaan serta pembatasan dana dalam acara-acara kampanye sudah diatur oleh regulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam penjelasannya ini, Hetifah memberikan contoh, untuk kampanye dalam bentuk rapat umum, penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah peserta dikali frekuensi kegiatan, kemudian dikali standar biaya daerah.

Selain itu, Hetifah menambahkan, apabila pasangan calon menggunakan jasa konsultan, hal ini juga sudah diatur pembatasan biayanya.“Misalnya untuk kampanye dalam bentuk rapat umum atau rapat terbatas, ini ada pembatasan berapa dana yang boleh digunakan paslon. Termasuk untuk membuat alat peraga kampanye. Nah, KPU sudah mengatur di pasal 12 PKPU tentang Dana Kampanye. Pembatasan penggunaan dana kampanye ditetapkan oleh KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan parpol pengusung paslon. Kalau ketentuan ini dilanggar, sanksinya bisa pembatalan sebagai calon,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Hetifah dengan tegas mengatakan agar pasangan calon untuk dapat melakukan pembukuan dana kampanye sejak awal masa kampanye agar lebih mudah dalam pelaporannya yang akan diaudit oleh KPU. Pembukuan tersebut, menurut Hetifah, sejak mulai masa kampanye 15 Februari mendatang. “Nanti kan dana kampanye diaudit sama akuntan publik yang dipilih KPU. Saya sih menyarankan paslon dan tim suksesnya melakukan pencatatan penggunaan dana kampanye sejak awal. Kalau terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sanksinya pun bisa pembatalan calon,” pungkas politisi asal daerah pemilihan Kaltim-Kaltara ini.

Politisi F-PG ini memberikan penjelasan, bahwa dana kampanye adalah uang yang digunakan olah pasangan calon (paslon) untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Ia menjelaskan bahwa kampanye terdiri dari beberapa bentuk seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Dalam kesempatan terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan persoalan pendanaan sumbangan kampanye pemilu yang dinilai berpotensi menimbulkan korupsi politik, yang tidak jauh berbeda antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Melalui siaran pers, ICW menyatakan, dalam hal pendanaan kampanye, problem regulasinya serupa, seperti dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentang batasan maksimum untuk calon presiden juga ternyata meningkat secara drastis. Sumbangan perorangan maksimum meningkat menjadi sebesar Rp2,5 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar, dan sumbangan badan usaha menjadi Rp25 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar.

ICW menyayangkan tidak ada argumentasi kuat dalam risalah pembahasan UU Pemilu yang mendasari kenaikan dalam jumlah yang besar tersebut. Sama halnya seperti terjadi dalam ajang pilkada, di mana batasan sumbangan juga mengalami kenaikan. LSM antikorupsi ini berpendapat naiknya batas sumbangan akan semakin mempermudah pemodal dan pemburu rente untuk masuk mendanai dan mengikat kandidat. Dengan demikian, pasangan akan terpengaruh oleh kepentingan orang atau kelompok yang membiayainya, bukan mendahulukan kepentingan rakyat.

{***}