Nusantara

Hetifah Minta Penolakan UU MD3 Jadi Alat Refleksi Diri DPR

SATUMANDAU Sebagaimana diketahui, penolakan masyarakat terhadap UU MD3 semakin menguat setiap harinya.  Bahkan disinyalir DPR sengaja menggulirkan undang-undang tersebut agar kebal dari berbagai kritik. Menanggapi hal tersebut, Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa anggota dewan harus menyadari diri dan melakukan refleksi sekaligus evaluasi untuk perbaikan diri ke depan.

Politisi perempuan Partai Golkar ini menyadari bahwa masyarakat gencar melakukana kritik terhadap UU MD3 tersebut. “Memang banyak sekali kritikan dari masyarakat terkait UU ini (UU MD3), artinya kita juga harus melakukan refleksi dan evaluasi. Karena masyarakat memang sangat mengharapkan perwakilan-perwakilan mereka itu ketika membuat undang-undang jangan hanya berorientasi pada kepentingan individual mereka. Tapi juga mengakomodir kepentingan masyarakat yang ingin memberikan masukan atau mengkritisi,” demikian ujar Hetifah Sjaifudian pada Kamis (1/3/2018).

Menurut pendapat Hetifah, dirinya menduga penolakan yang muncul di masyarakat ini akibat adanya ketidakmengertian dan ketidaksepahaman antara masyarakat dengan lembaga tinggi negara tersebut. Legislator Partai Golkar ini pun menuturkan, bahwa sebaiknya DPR banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait UU ini. Komunikasi ini sebagai bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

“Saya rasa ini muncul karena ada ketidaksepahaman tentang maksud dari suatu pengaturan. Maka, ini harus diperbanyak komunikasi antara DPR dengan masyarakat supaya ada kesepahaman. Jangan sampai, mereka yang bermaksud baik ingin memperbaiki kualitas di DPR justru dikriminalisasi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, sosok legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kaltim Kaltara ini mengatakan, digagasnya UU ini bukan karena DPR anti kritik, melainkan untuk memperbaiki diri. Menurutnya, DPR butuh aturan perlindungan bagi dirinya supaya berani bersikap kritis tanpa khawatir terkriminalisasi. “Maunya DPR juga untuk memperbaiki diri, masyarakat juga saya yakin pengennya begitu. Nah maksudnya perlindungan bagi DPR adalah, DPR bisa bersikap kritis tanpa merasa takut dirinya dikriminalisasi. Seperti halnya wartawan yang harus dilindungi hak-haknya supaya bisa bekerja secara kritis tanpa takut dikriminalisasi,” demikian kata Hetifah memberikan penjelasan. [ ### ]