Kabar Kalimantan

Hetifah Legislator Golkar DPR RI Dorong Percepatan Program PTSL di PPU

Satumandau – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur terus berbenah menyelesaikan masalah pertanahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU) berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) pada tahun 2017.

Kabupaten PPU mendapatkan kuota PTSL sebanyak sepuluh ribu bidang tanah. Sayangnya, hingga menjelang akhir tahun 2017 program ini jauh dari kata tuntas. Setidaknya sebanyak tujuh ribu bidang tanah telah melalui proses pengukuran. Namun, pencapaian terakhir, baru empat ratus bidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya.

Hetifah Sjaifudian dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi II DPR RI terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian program PTSL di PPU.  Target sepuluh ribu bidang tanah yang telah ditetapkan harus selesai sampai akhir tahun 2017.

Berdasarkan laporan BPN sudah ada tujuh ribu bidang tanah yang telah melalui proses pengukuran. Sayangnya, belum semuanya ada sertifikat hasil pengukurannya, karena belum dicetak. Hetifah berharap target sepuluh ribu ini bisa tuntas di akhir tahun. Harapan ini terkuak usai melakukan pertemuan dengan Sekkab PPU Tohar bersama Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bahrumsyah di Kantor Bupati PPU pada (7/11).

Pemerintah Daerah PPU harus lebih berperan aktif mensukseskan program nasional ini. Walaupun ada beberapa kendala yang dialami petugas di lapangan, namun tetap harus diselesaikan secepatnya. Sejauh ini, Pemerintah Daerah PPU juga telah memberikan dukungan baik berupa peralatan dan juga fasilitas lainnya.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini menggarisbawahi bahwa target yang masih belum diselesaikan baik itu pengukuran dan lainnya agar dapat dicarikan jalan keluar sehingga program ini cepat selesai sesuai dengan target. Sehingga harapan masyarakat PPU dapat terwujud.

Hetifah menekankan, program sertifikat tanah ini tidak dipungut biaya alias gratis. Warga yang masuk dalam program PTSL ini tidak dipungut biaya. Namun, ada beberapa biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemohon, salah staunya pembayaran PBB dan BPHTB. “Untuk berkas sendiri ada yang memerlukan biaya untuk materai dan berkas administrasi lainnya,” jelasnya.

Hetifah yang mewakili Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mengingatkan kepada seluruh petugas yang menangani PTSL ini agar tidak melakukan pungutan liar. Karena PTSL ini telah ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pengurusan sertifikat tanah ini membutuhkan proses.dalam menyelesaikannya. Pemilik tanah dan pemohon agar bersabar. Jangan karena ingin cepat prosesnya sehingga memberikan sesuatu kepada petugas.

Hetifah mewanti-wanti agar tidak melakukan pungutan liar, seperti yang terindikasikan adanya pungli terjadi di Balikpapan. Bahkan untuk menghapuskannya, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan mengundang Saber Pungli sebagai bagian dari pengawasan.

Hetifah mencontohkan, di Balikpapan Utara ada temuan seseorang mengakui memberikan sesuatu kepada petugas di lapangan. Masyarakat dalam hal ini proaktif, namun berdampak negatif, karena menawarkan dana percepatan berupa uang sogokan. Kultur masyarakat seperti ini harus diubah. Jangan coba menyuap petugas dalam rangka percepatan proses pembuatan sertifikat ini.