Nusantara

Hetifah Apresiasi e-LHKPN Sebagai Komitmen Transparansi DPR

SATUMANDAU –  Legislator Partai Golkar Hetifah Sjaifudian memberikan apresiasi atas dibukanya klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN). Klinik tersebut dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai bukti komitmen transparansi parlemen sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI ini pada Selasa (27/2/2018) mengatakan bahwa keberadaan e-LHKPN akan memberikan kemudahan bagi para anggota dewan. “Saya mengapresiasi peresmian e-LHKPN. Ini inisiatif ketua DPR yang baru. Saya kira baguslah. e-LHKPN ini nanti akan mempermudah anggota dewan melaporkan harta kekayaannya,” demikian jelas Hetifah Sjaifudian.

Sebelumnya, para anggota dewan biasanya melaporkan harta kekayaan dengan mengisi formulir secara manual. Melalui keberadaan klinik ini, dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN, tidak saja memudahkan anggota DPR dalam memperbarui laporan harta kekayaannya, tapi juga publik bisa melihat langsung harta kekayaan para wakil rakyat di Senayan.

Politisi perempuan Partai Golkar ini mengatakan keberadaan aplikasi tersebut akan mempermudah pelaporan. “Kami sekarang bisa lebih mudah melapor melalui aplikasi. Dengan cara ini menunjukkan anggota DPR di bawah nahkoda yang baru menjunjung tinggi asas keterbukaan dan semakin fokus dalam tugasnya melayani rakyat,” demikian kata Hetifah.

Lebih lanjut, menurut Hetifah, keberadaan e-LHKPN menunjukkan komitmen DPR dalam memberantas korupsi di lingkungan lembaganya sendiri. Masyarakat juga hendaknya tidak lagi membenturkan DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “E-LHKPN ini jelas komitmen DPR dalam memberantas korupsi. Bila ada yang membenturkan DPR dengan KPK, ini persepsi yang salah,” demikian Hetifah melanjutkan penjelasannya.

Hetifah sendiri menyatakan bahwa dirinya selama ini selalu melaporkan harta kekayaannya sebagai komitmen pejabat publik yang akuntabel. Dirinya mematuhi aturan hukum yang mewajibkan penyelenggaran negara melaporkan hartanya. “Sebagai anggota DPR dan pejabat, saya patuhi aturan ini,” demikian tegas Hetifah.

Untuk menegakkan komitmen sebagai sebuah lembaga negara yang akuntabel, DPR tak ingin menutupi harta kekayaan para anggotanya yang totalnya berjumlah 560 orang. Informasi terkait harta kekayaan anggota dewan bisa diakses kapan dan di mana saja oleh publik. Saat ini DPR sudah jauh lebih terbuka dan akuntabel untuk menjaga dan meningkatkan apresiasi serta kepercayaan di mata masyarakat. [ **** ]