Nusantara

Golkar Tidak Ada Kebijakan Mahar Politik, Mahyudin Minta KPK Telusur Pilkada

SATUMANDAU Isu tentang mahar politik kembali menggeliat di masa pilkada. Terakhir, perihal tersebut berhembus di Partai Gerinda terkait isu mahar sejumlah 40 milyar Rupiah yang harus dibayarkan oleh calon yang ingin maju dengan usungan partai tersebut. Menanggapi isu mahar politik, Mahyudin memberikan tanggapan bahwa kebijakan mahar politik tidak ada di Partai Golkar. “Setahu saya tidak ada ya di parpol kebijakan mahar politik,” ujar Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin pada Jumat (12/1/2018).

Terkait isu mahar politik, sosok yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI ini tegas mendorong KPK menelusuri seluk beluk isu mahar politik tersebut. Terutama yang diberikan oleh calon kepala daerah kepada partai politik. Terlebih untuk mahar dalam jumlah yang sangat besar. “KPK juga bisa masuk sebenarnya kalau memang misalnya sumber mahar politik itu dari mana yang tidak jelas, misalnya. Apalagi kalau pejabat-pejabat incumbent misalnya bupati, gubernur incumbent mau maju lagi ngasih mahar politik ke partai yang angkanya saya dengar cukup besar-besar, signifikan. Saya kira mereka bisa masuk, bisa menelusuri kalau ada mahar politik itu duitnya dari mana,” demikian tegas Mahyudin.

Memang, menurut Mahyudin tetap saja ada kemungkinan terjadi di lapangan dengan memanfaatkan nama Partai Golkar untuk kepentingan pribadi dengan meminta mahar. Namun, sekali lagi Mahyudin menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk menarik mahar politik dari calon yang akan diusungnya.

Menurut politisi Golkar yang mewakili dapil Kaltim-Kaltara ini, sampai dengan saat ini memang belum ada aturan yang secara khusus mengatur soal mahar politik. Namun, hal ini bisa jadi pertimbangan di masyarakat. Mahar yang dimaksud tentu saja setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai untuk maju pilkada. “Memang aturannya belum jelas ya tentang mahar politik. Saya kira biar masyarakat yang menilai dah ya kalau ada partai-partai yang mengambil mahar politik biar masyarakat yang menghukum itu,” ujar Mahyudin mengakui.

Berdasarkan penuturan Mahyudin, partainya tidak pernah menggunakan mahar sebagai syarat untuk memberikan dukungan pada calon kepala daerah. Bahkan, yang terjadi adalah kebalikannya. Partai Golkar yang memberikan bantuan baik tenaga maupun dana bagi calon kepala daerah.”Ini bahkan ya, kemarin perintah Ketum kepada kami Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI maupun yang di daerah-daerah itu wajib ikut memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar bukan hanya tenaga, tapi juga dengan duit-duitnya,” demikian tutur Mahyudin.”Jadi kita suruh nyumbang semua nih. Jadi bukan kita minta duit dari calon, dan malah kita yang akan kasih duit kepada calon,” tutup wakil ketua MPR tersebut.  [@@]