Kabar Kalimantan

Golkar Penajam PU Bantah Menolak APBD-P 2017

 

Satumandau – Jamaluddin, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membantah ketidakhadiran lima anggotanya pada rapat paripurna, Selasa (7/11), karena menolak menyetujui pengesahan APBD Perubahan 2017 dan melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2018.

Menurut Jamaluddin, kendati lima anggota tidak hadir pada rapat paripurna, Fraksi Partai Golkar tetap menyerahkan lembaran atau lampiran pandangan umum terkait APBD Perubahan 2017 dan Rancangan APBD 2018 namun meminta tidak dibacakan dalam rapat paripurna tersebut.

Jamaluddin menegaskan bahwa dalam lembaran pandangan umum yang tidak dibacakan itu Fraksi Partai Golkar menyetujui pengesahan APBD Perubahan 2017 dan menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2018.

Catatan yang harus digarisbawahi adalah bahwa Fraksi Partai Golkar menolak terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga dan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Benuo Taka yang dilakukan pada rapat paripurna, Kamis (2/11).

Jamaluddin mengatakan bahwa ketidakhadiran Fraksi Partai Golkar adalah sebagai bentuk aksi penolakan terhadap pengesahan Raperda pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp348 miliar dan penyertaan modal kepada Perusda Benuo Taka sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan jembatan Penajam-Balikpapan.

Jamaluddin yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara itu menjelaskan, pada malam terakhir, Senin (6/11) pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2017 dan Rancangan APBD 2017 di tingkat pimpinan, Fraksi Partai Golkar menyetujui kedua rancangan tersebut.

Lebih lanjut, Jamaluddin juga memberikan bantahan bahwa ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna, Selasa (7/11) itu tanpa keterangan, setelah sejumlah anggota DPRD protes saat Sekretaris DPRD membacakan daftar absensi ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar dengan keterangan izin.

Padahal, sebelumnya kelima anggota Fraksi Partai Golkar  sudah meminta izin kepada Sekretaris DPRD karena tidak dapat menghadiri rapat paripurna pada Selasa (7/11) itu. Jamaluddin menyatakan bahwa Ketua DPRD Nanang Ali sebagai anggota Fraksi Partai Golkar juga melimpahkan kewenangan kepada Wakil Ketua DPRD untuk memimpin rapat paripurna tersebut. <>