Nusantara

Golkar Minta Hormati Putusan MK Tolak Uji Materi PT 20 Persen

SATUMANDAU Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurut Hetifah keputusan MK sudah bersifat final dan mengikat.

Pada Kamis (11/1/2018), Hetifah memberikan tanggapannya terkait putusan MK tersebut. “Hari ini MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Saya berharap semua pihak menghormati putusan ini,” demikian tanggapan Hetifah.

Sosok politisi perempuan Golkar ini mengatakan bahwa sesungguhnya presidential threshold atau pengaturan ambang batas bukan bertujuan untuk memunculkan calon presiden tunggal seperti yang selama ini dipersepsikan demikian oleh beberapa pihak, baik di masyarakat maupun juga dari pihak pemohon uji materi.

Menurut Hetifah,  keberadaan UU Pemilu adalah untuk mencegah munculnya calon presiden tunggal. “Misalnya pada pasal 229 ayat (2) disebutkan KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu; atau pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon,” kata Hetifah.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (11/1/2018). MK secara resmi telah menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membacakan putusan MK tersebut. “Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” demikian kata Arief bertempat di Gedung MK, Jakarta.

 

 

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold atau ambang batas, Presiden yang terpilih nantinya akan memiliki dukungan yang cukup di parlemen untuk mendukung pelaksaan program-program pemerintah. [.]