Kabar Kalimantan

Golkar Kukar: Pembangunan Perlu Sinergi  

SatumandauSinergi, atau bentuk kerjasama antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut merupakan hal penting. Demikian pula dalam pembangunan Kabupaten Kukar. Pembangunan perlu sinergi, agar dapat bekerja sama dan bekerja bersama-sama mencapai tujuan akhir, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Abdul Rasid, anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengatakan hal tersebut. Perlu sinergitas dalam membangun daerah. Rasid, demikian sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak dapat berjalan mulus hanya dengan mengandalkan APBD dalam pembangunan di kabupaten tersebut. Sinergi menjadi lebih penting, terlebih disaat kondisi keuangan sedang mengalami defisit.

Sinergitas dalam pembangunan seperti yang dimaksud oleh Abdul Rasid adalah membangun kerja sama antar daerah, seperti antar kabupaten dan kota di sekitar Kukar. Demikian juga sinergi antara pihak Kabupaten Kukar dengan pihak swasta atau perusahaan yang banyak beroperasi di kabupaten tersebut.

Abdul Rasid mengungkapkan, bahwa sejatinya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keunggulan geografis yang cukup baik karena merupakan daerah transit bagi daerah lain. Kabupaten Kukar juga berfungsi sebagai daerah penyangga bagi tiga kota besar di Kaltim, yaitu Bontang, Samarinda dan Balikpapan.

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kukar ini, seharusnya pemerintah kabupaten tidak perlu mengalami kendala pembangunan. Karena, dengan melihat potensi tersebut, tentunya setiap daerah memiliki ketergantungan dengan Kukar. Hanya saja memang harus diakui bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar belum membangun komunikasi untuk meningkatkan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu sinergitas, tinggal bagaimana upaya Kukar memenuhi  kebutuhan daerah lain. Kebutuhan daerah lain tersebut seharusnya Kukar mampu untuk menyediakan dan memenuhinya. Tentu setiap kerjasama pasti didasari atas dasar saling menguntungkan, sekali lagi hal ini belum terlaksana disebabkan karena adanya proses komunikasi yang terhambat.

Hambatan tersebut membuaat DPRD untuk terusmendorong agar Pemkab Kukar bisa menjalin kerja sama antar daerah termasuk kerjasama dalam hal pembangunan daerah, misalnya jalan penghubung kabupaten kota dan lain-lain.

 

Dana CSR Perusahaan

Selanjutnya mengenai kerjasama dengan pihak swasta, Ketua DPD Partai Golkar Kukar ini menjelaskan agar Pemkab membuat proposal program atau kegiataan yang nantinya ditawarkan ke perusahaan untuk dibiayai oleh dana CSR perusahaan.

Di Kabupaten Kukar terdapat lebih dari 150 perusahaan yang operasional. Jika setiap perusahaan mengalokasikan Rp 1miliar per tahun, maka akan ada dana CSR yang terkumpul sebesar Rp 150 miliar. Dana tersebut merupakan dana segar yang nantinya Pemkab Kukar dapat  konversikan ke dalam bentuk program atau kegiatan.

Dalam hal ini, Posisi DPRD akan selalu memberikan dukungan dan persetujuan pada setiap kerjasama CSR yang dibangun antara Pemkab Kukar dan perusahaan. DPRD pasti akan mendukung selama hal tersebut positif dan ditujukan untuk pembangunan Kukar. [ ]