Kabar Kalimantan

Golkar Kaltim Inginkan Evaluasi Perusahaan Daerah

 

Satumandau – DPRD Kaltim sedang menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan daerah (perusda) yang di bawah kepemilikan Pemprov Kaltim. Para legislator di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, telah memiliki rencana untuk membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Daerah atau BUMD yang dianggap minim prestasi.

Ketua DPRD Kaltim M Syahrun yang juga Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat Partai Golkar mengatakan bahwa dalam hal evaluasi Perusahaan Daerah ini DPRD bakal menugaskan Komisi II untuk melakukan berbagai evaluasi terhadap Perusahaan Daerah yang memang harus mendapatkan perhatian.

Keberadaan Perusahaan Daerah yang ada saat ini memang harus dievaluasi, khususnya yang tidak memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas provinsi. Banyak Perusahaan Daerah yang bahkan sampai saat ini belum memberikan kontribusi signifikan.

Perusahaan Daerah yang termasuk dalam sorotan ini adalah keberadaan PT Kaltim Air. Perusahaan ini perlu mendapatkan catatan khusus. Pasalnya perusahaan penerbangan ini sudah tidak pernah lagi terbang setelah melakoni penerbangan perdananya. Keadaan ini memang sungguh memprihatinkan. Sehingga memang harus dievaluasi kinerja perusahaan tersebut.

Permintaan untuk evaluasi ini berawal dari interupsi Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Dahri Yasin. Dahri memberikan kritik terhadap keberadaan PT Kaltim Air milik pemprov yang sampai sekarang tidak memiliki kejelasan. Dahri mengharapkan pemprov untuk segera melakukan peninjauan mengingat sebenarnya potensi bisnis di penerbangan terbilang cukup baik.

Dalam interupsi pada Selasa (14/11) tersebut, Dahri membeberkan bahwa rute yang selama ini di-back-up Kalstar sekarang tidak lagi beroperasi. Rute yang meliputi Berau, Samarinda, Bulungan dan seterusnya. Nah, seharusnya hal ini menjadi peran Perusahaan Daerah yang dibina pemprov, agar rute penerbangan ini dapat dilanjutkan.

Peninjauan Kaltim Air, menurut anggapan Dahri adalah suatu hal penting dalam rangka merespon fungsi Bandara Samarinda Baru (BSB) yang terus berkembang. Agar dapat memberikan manfaatkan secara maksimal, Dahri berpendapat Kaltim Air membutuhkan penguatan dari pemprov. Terkait dengan keberadaan Perusahaan Daerah milik pemprov lainnya, Dahri memberikan saran berupa pembentukan tim evaluasi, yang anggotanya merupakan gabungan antara pemprov dan DPRD.

Harapannya Perusahaan Daerah milik pemprov ini dapat bernaung di bawah perusahaan holding. Misalnya Perusahaan Daerah di sektor pertambangan batu bara, digabungkan menjadi satu manajemen di bawah satu kontrol. Karena jika berjalan sendiri-sendiri akan tidak terkoordinasi dan tidak optimal pengawasannya. Apalagi melihat kondisi Perusahaan Daerah sekarang yang sedang berada pada posisi yang tidak menguntungkan, kurang maksimal untuk mendatangkan PAD bagi pemprov.

Dahri mengharapkan Perusahaan Daerah yang masih tergantung pada penyertaan modal agar dapat direvisi. Dalam hal ini, Perusahaan Daerah yang dianggap tidak efektif lebih baik dihilangkan saja. Untuk kemudian pemprov fokus pada perusda yang memang bisa mendatangkan PAD bagi daerah. Dengan demikian, Perusahaan Daerah yang tidak efektif ketika punya aset, dapat dimanfaatkan asetnya oleh Perusahaan Daerah lainnya.

Terkait pembentukan holding Perusahaan Daerah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi menyebut hal itu telah menjadi komitmen pemprov. Dalam hal ini, Rusmadi menyatakan telah melakukan beberapa kali rapat dan rembuk rakyat untuk membentuk holding tersebut. Namun pembentukan holding ini tidak bisa tergesa-gesa. Saat ini pemprov tengah mengevaluasi Perusahaan Daerah yang tidak berkontribusi dalam PAD.

Revitalisasi Perusahaan Daerah sudah ada dalam rencana pemprov. Rencananya akan ada tiga grup besar. Pertama bidang infrastruktur, kedua adalah bidang sumber daya alam, dan yang ketiga adalah bidang keuangan dan jasa. Demikian hal tersebut diungkap Rusmadi. [ ]