Kabar Kalimantan

Golkar Kalsel Sokong Usulan Pembentukan Perusda

 

Satumandau – Pemprov Kalsel akan membentuk Perusda. Sebuku Bergerak, itulah nama perusda tersebut. DPRD Kalimantan Selatan mendukung rencana pemerintah provinsi setempat membentuk perusahaan umum daerah. Sebanyak delapan fraksi di DPRD menyatakan dukungannya dalam rapat paripurna.

H Burhanuddin memimpin rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin pada Senin (6/11/2017). DPRD Kalsel memberikan dukungan tersebut dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak. Sebagaimana penjelasan Gubernur Kalsel dalam pengantar Raperda tersebut, bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut merupakan keniscayaan.

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak sebuah langkah logis dan strategis dalam upaya mendapatkan jatah dari perusahaan yang mengeksploitasi minyak dan gas di kawasan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

Harapannya, pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kalsel dalam memberdayakan segala manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Secara garis besar, pendapat tersebut merupakan  pemandangan umum dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang dibacakan Hj Syarifah Santiyansyah SH.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor sebelumnya juga menyatakan bahwa Pemprov memiliki keinginan untuk membentuk Perusahaan Umum Daerah atau BUMD baru. Perusda itu diusulkan memiliki nama Sebuku Bergerak yang khusus menangani bagi hasil minyak dan gas.

Penjelasan oleh Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menyebutkan bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak adalah sebagai tindak lanjut surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Berdasarkan surat dari Kepala SKK Migas itu daerah penerima dana “participating interest” (termasuk Kalsel) hanya diberi waktu hingga sekitar pertengahan tahun 2018 untuk mendirikan BUMD tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut BUMD belum berdiri atau terbentuk, maka hak atas dana participating interest akan hangus. Andaikata hal itu sampai terjadi, maka akan menjadi suatu kerugian yang sangat besar bagi kita semua Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh sebab itu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor sebagai orang nomor satu di jajaran Pemprov meminta dukungan DPRD Kalsel agar turut memberikan kelancaran dalam proses pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak atau BUMD tersebut. Keberadaan BUMD tersebut nantinya akan menangani hasil pembagian dana participating interest, dengan pembagian kepada pemerintah daerah sebesar lima persen. Atas dasar itulah maka Pemprov Kalsel memutuskan untuk mendirikan BUMD baru berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan kepemilikan saham 100 persen pemerintah daerah, demikian dijelaskan oleh Sahbirin.

Proses mendirikan BUMD baru tersebut Pemprov setempat akan mengajukan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak yang nanti menjadi Perda atau payung hukum atas pembentukan perusahaan itu. [ ]