Politik

Golkar Kalbar Klaim Lolos Verifikasi Faktual KPU

SATUMANDAU DPD Partai Golkar Kalbar klaim telah lolos verifikasi faktual oleh KPU. Hal ini disampaikan oleh Deden Ari Nugraha, Wakil Ketua MPO Partai Golkar Kalbar. “Berdasarkan pleno KPU Kalbar, sudah ditetapkan Partai Golkar lolos verifikasi faktual,” demikian jelas Deden.

Pada Rabu (31/01/2018), Deden Ari Nugraha memberikan penjelasan. Politisi Golkar ini mengatakan bahwa total kepengurusan Partai Golkar ada 134 orang, dengan perempuan 41 orang. Jadi, lanjut penjelasan Deden, persentasenye adalah 30,58 persen. Artinya lebih, walaupun sedikit, dari ketentuan sebesar 30 persen untuk keterwakilan perempuan.

Wakil Ketua MPO Partai Golkar Kalbar ini mengatakan, bahwa Partai Golkar yang sudah lama malang melintang dalam kancah perpolitikan nasional selama 54 tahun lamanya tentu sudah mengakar di masyarakat dan memiliki struktur sampai ke wilayah pedesaan. Deden mengatakan lolos verifikasi faktual sudah diperkirakan sebelumnya. “Lolosnya ini kami sudah memperkirakan sebelum-sebelumnya karena struktur kami sampai ke tingkat desa sudah 54 tahun memang telah ada,” demikian jelas Deden.

Menurut Deden, Partai Golkar sebagai partai politik yang telah membangun Indonesia dengan susah payah tentu punya andil dan sejarah yang sangat panjang dalam perjalanan republik ini dan tidak bisa dinafikan. Sebagai sebuah partai besar di Indonesia, lanjutnya tentu Partai Golkar bertanggung jawab atas kelangsungan perjalanan negeri ini agar tetap bersatu dan tidak pecah berkeping-keping.

Deden Ari Nugraha mengajak segenap lapisan masyarakat Kalbar untuk salng menjaga stabilitas dan merawat kebhinekaan. “Kami sebagai partai politik di daerah mengajak masyarakat Kalbar agar dalam perhelatan Pilgub dan Pilwako maupin Pilbub nanti agar dapat menjaga stabilitas daerah dan menjaga serta merawat kebhinekaan agar kita tidak terpecah belah karena kepentingan sesaat,” ungkapnya.

Tidak lupa, sebagai kader Golkar, Deden Ari Nugraha pun mengajak semua institusi partai mulai dari tingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat desa agar selalu peka terhadap isu-isu yang akan memecah belah sesama anak bangsa. Selalu peka untuk terus merawat keutuhan bangsa dalam kebhinekaan, dalam kerangka NKRI. [****]