Kabar Kalimantan

Golkar dan Pemkab Lamandau Sepakati Raperda APBD 2018

 

Satumandau – Dengan semangat kebersamaan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Lamandau telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah adanya persetujuan dari Gubernur Kalteng.

Dalam pesannya yang disampaikan kepada seluruh peserta sidang, Gubernur Kalteng meminta agar penggunaan APBD harus tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan serta transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Lamandau Marukan di Nanga Bulik, pada Kamis (9/11/2017).

Bupati Lamandau juga meminta agar pelaksanaan program yang tercantum di dalam APBD 2018 dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, tepat waktu dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat.

Marukan pun tidak lupa untuk mengapresiasi DPRD Kabupaten Lamandau yang telah terlibat aktif serta bekerja keras sehingga Raperda APBD 2018 ini disetujui dan dapat disepakati bersama. Dengan demikian, Perda tersebut dapat dipergunakan untuk menjalankan program-program bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten berjuluk “Bumi Bahaum Bakuba” ini.

Bupati Lamandau tak lupa memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah mendengarkan keputusan DPRD Lamandau bahwa seluruh fraksi menerima dan menyetujui Raperda APBD tahun 2018. Marukan sangat berharap sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang telah berjalan baik ini tetap terus terjaga.

Ketua DPRD Kabupaten Lamandau H Tommy Hermal Ibrahim dalam kesempatan terpisah mengatakan, bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut telah dilaksanakan melalui tahapan proses pembahasan secara komprehensif dan pertimbangan sangat matang antara kedua belah pihak.

Pihak DPRD Kabupaten Lamandau sudah melaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Lamandau beserta anggota DPRD Kabupaten Lamandau terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.

H Tommy Hermal Ibrahim yang merupakan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, bahwa proses persetujuan tersebut diawali dengan rapat-rapat antara anggota DPRD Lamandau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD, serta penyampaian hasil dari rapat gabungan DPRD Lamandau bersama dengan tim anggaran eksekutif.

Sama seperti harapan Bupati Lamandau, pihak DPRD Kabupaten Lamandau juga sangat mengharapkan agar dalam proses pembahasan APBD selanjutnya,masing-masing pihak dapat mempertahankan kerjasama yang harmonis serta berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap tahapan waktu dan penyusunan anggaran. Dengan demikian dapat melakukan pengesahan APBD secara tepat waktu. [ ]