Kabar Kalimantan

Golkar Bangun Komitmen Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah

SATUMANDAU Golkar bangun komitmen profesionalisme pengelolaan keuangan daerah bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini sebagai bukti kepedulian Golkar dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.

APBD harus dilaksanakan dengan akuntabel serta mampu memenuhi janji-janji pemerintahan yang terpilih. Sebagai instrumen pembangunan, APBD merupakan dasar kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Hetifah Sjaifudian dalam kegiatan Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar. Workshop ini berlangsung pada Selasa (5/12/2017).

Menurut politisi Golkar ini, melalui workshop legislatif ini Partai Golkar ingin membangun komitmen penyelenggara pemerintahan daerah. Tidak sekedar komitmen, tapi juga semangat untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah secara profesional, transparan dan bertanggungjawab. Menurut Hetifah, kegiatan ini merupakan bagian dari politik legislasi Partai Golkar yang menjadi acuan bagi seluruh anggota Legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mendorong agar APBD dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan produktif sesuai dengan potensi daerah. Agar dapat mencapai hal itu perlu membangun tata kelola pemerintahan baik. Yang baik itu seperti apa? Yaitu yang akuntabel, terpercaya dan baik dengan mempergunakan pembiayaan dari APBD untuk pelayanan publik atau APBD pro rakyat.

Menurut Hadi Prabowo, APBD yang menjadi pedoman pembangunan harus disusun dengan partisipatif dan transparan. Penyusunan juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan asas manfaat bagi masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting, kebijakan-kebijakan yang hendak diambil juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional.

Sinkronisasi ini juga tidak dapat dikesampingkan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan anggaran. Upaya yang dilakukan olhe pemerintah juga sudah banyak dan beragam. Pemerintah telah mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Hadi memaparkan bahwa Kemendagri telah berupaya keras dalam mengatasi berbagai permasalahan penyusunan hingga implementasi APBD yang disebabkan regulasi dan birokrasi yang buruk, kegagalan desentralisasi hingga penegakan hukum yang lemah.  [ ### ]