Kabar Kalimantan

Friksi Makin Meruncing Antara Bupati dan Ketua Fraksi Golkar PPU

Satumandau – “Jangan Pilih Kepala Daerah yang Suka Menipu dengan Kata Kata”. Demikian kalimat itu terlontar, sebagai gambaran semakin meruncingnya friksi yang terjadi antara Bupati dan Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan timur.

Komentar miring bernada provokatif dari Yusran Aspar, Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Yusran Aspar mengimbau kepada masyarakay luas agar tidak memilih kembali anggota DPRD PPU yang menolak pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan. Komentar tersebut membuat hubungan legislatif dan eksekutif di Penajam Paser Utara (PPU) kian meruncing. Imbauan tersebut ditujukan kepada Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab PPU kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Benuo Taka. Padahal, penambahan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal awal Konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan bersama PT Waskita Toll Road (WTR), Pemkot Balikpapan, dan Pemprov Kaltim.

Namun bantahan pun langsung terlontar dari Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD PPU. Jamaluddin yang menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD PPU menyayangkan sikap Bupati PPU tersebut. Jamaluddin mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar tidak pernah menyatakan menolak pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan. Fraksi Partai Golkar menyatakan kesedihannya melihat komentar Bupati yang banyak tersebar di media. Jamaluddin berpendapat bahwa sharusnya sebagai negarawan, sikap itu tidak ditunjukkan oleh sang Bupati. Apalagi karena Jamaluddin banyak belajar dari beliau, dan melihat sosok Yusran Aspar sebagai salahsatu mentornya.

Selama ini, Fraksi Partai Golkar hanya mempertanyakan sistem penambahan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar ke Perusda Benuo Taka. Penambahan penyertaan modal sebesar itu dinilai tidak tepat untuk dilakukan saat ini.  Pertanyaannya adalah, Mengapa tidak menggunakan uang perusda saja terlebih dahulu? Jadi, dengan demikian tidak harus ada penyertaan modal dari pemerintah. Hal tersebut pun dilakukan di (Perusda) Balikpapan”.

Menurut sosok brewok ini, anggapan bupati PPU yang menyatakan ada anggota DPRD menolak pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan adalah sesuatu hal yang salah. Partai Golkar selalu mendukung rencana pembangunan jembatan tersebut. Apalagi rencana pembangunan jembatan penghubung dengan Kota Balikpapan sudah lama bergaung sejak Andi Harahap (ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar PPU) saat menjabat sebagai bupati periode 2008–2013. Namun sayangnya, saat itu belum mendapat restu dari Pemprov Kaltim. Jadi, Anggapan bupati PPU itu salah bila melihat rekam jejak perjuangan Partai Golkar merencanakan pembangunan Jembatan Tol tersebut.

Jamaluddin tidak mempersoalkan imbauan tidak memilih anggota DPRD PPU yang menolak pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan. Jamal bahkan menyarankan tidak memilih kepala daerah, baik itu calon gubernur maupun calon bupati yang selalu menyampaikan kata-kata yang terkesan menipu masyarakat. “Seperti selalu berbicara di media bahwa jembatan (Tol Teluk Balikpapan) akan groundbreaking bulan ini, bulan itu. Padahal dari segi perencanaan belum selesai. Ini yang saya imbau jangan dipilih dalam pilkada nanti,” pintanya. “Jangan Pilih Kepala Daerah yang Suka Menipu dengan Kata Kata”. [ ]