Kabar Kalimantan

Fraksi Golkar Harap Pemkab Balangan dapat Pertahankan Raihan WTP

SATUMANDAU – Delapan usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Balangan pada Senin (9/7/2018) lalu mendapat tanggapan anggota dewan saat sidang paripurna lanjutan DPRD Balangan, Rabu (11/7/2018).

Delapan Raperda yang diusulkan pihak eksekutif tersebut ialah; Raperda tentang penyelenggaraan program keluarga berencana, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Balangan Tahun 2017-2036, Raperda tentang perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, Raperda tentang tanda daftar gudang dan pencatatan administrasi gudang, Raperda tentang izin mendirikan bangunan (IMB), Raperda tentang penyelenggaraan ketahanan pangan dan Raperda tentang izin usaha peternakan serta Raperda usulan terdahulu yang belum mendapatkan tanggapan melalui pandandangan umum fraksi, yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017.

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Balangan sangat mengapresiasi dan mendukung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang telah menyampaikan delapan buah Raperda guna sebagai payung hukum dalam rangka kemajuan pembangunan Kabupaten Balangan.

Namun Fraksi Amanat Sanggam melalui juru bicaranya Sahmadi menyampaikan, terkait Raperda tentang izin usaha peternakan memang sangat diperlukan adanya payung hukum. Karena menurutnya, permasalahan peternakan ini meliputi banyak hal, di antaranya adanya ketentuan jarak dan lokasi yang harus berada jauh dengan pemukiman, adanya perizinan terkait dengan gangguan (HO), adanya ketentuan harus menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan dan tercemarnya lingkungan, adanya ketentuan kebersihan tempat usaha, sanitasi dan lainnya.

“Makanya kami sangat mendukung diajukannya Raperda tersebut dan segera dilakukan pembahasan,” ujar Sahmadi.

Sedangkan terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Syahbudin dalam pandangan umumnya menanyakan soal pendapatan terealisasi sebesar 92,93 persen dari anggaran itu yang realisasi pendapatannya terbesasar dari sektor apa saja.

Begitu juga soal anggaran belanja yang dianggarkan defisit sebesar Rp 41.249.197.846,76, realisasinya justru surplus sebesar Rp 56.295.773.238,13. Sehingga penyebab surplus itu pun dipertanyakan.

“Kami juga minta penjelasan, sampai sejauh mana serapan APBD Balangan TA 2017,” ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Golkar dan PPP dalam pandangan umumnya mengharapkan kepada Pemkab Balangan untuk bisa dapat mempertahankan raihan opini WTP yang yang telah dicapai 5 kali berturut-turut.

sumber berita