Nusantara

Duh! Selama Belum Ada UU, Pemindahan Ibu Kota Cuma Mimpi

 

SATUMANDAU – Langkah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota NKRI dari Jakarta ke Kalimantan Timur kemarin (26/8/2019) membuka tabir teka-teki. Namun, rencana tersebut terancam tidak terlaksana bila tidak ada payung hukum yang masih memerlukan persetujuan DPR RI.

Ketua DPP PAN sekaligus Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto mengungkapkan hal tersebut. Yandri yang tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mengerti dengan langkah Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara. Pasalnya, rencana tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Yandri menyindir Jokowi yang terlalu cepat mengumumkan rencana pemindahan ibu kota.

“Pengumuman Pak Jokowi kemarin baru hanya sekadar wacana,” Ujarnya (27/8/2019). Lebih lanjut Yandri mengatakan bahwa rencana tersebut belum ada kekuatan hukum, belum legal. Terlebih bila sudah menyangkut anggaran, batas tanah serta dan luasan tanah yang akan dipakai untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Ketua DPP PAN, Yandri Susanto. Foto : VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur

Proses pemindahan ibu kota, menurut Yandri, bukan memindahkan kelurahan atau desa. Padahal, untuk pemekaran daerah atau memindahkan daerah saja perlu payung hukum berupa undang-undang. Apalagi terkait pemindahan ibu kota negara.

Yandri mengatakan bahwa langkah Jokowi ini cacat prosedur, karena harus ada langkah-langkah yang dilakukan sebelum pengumuman kemarin. “Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota. Artinya pemerintah boleh memindahkan ibu kota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi,” tegas politisi PAN tersebut.

Padahal, RUU tersebut belum pernah dibahas hingga saat ini. Semua pembahasan terkait masalah pemindahan ibu kota belum pernah dilakukan. Seraya menambahkan, jika ingin memindahkan ibu kota, maka UU DKI sebagai ibu kota negara harus dicabut terlebih dahulu.

Politisi PAN mengungkapkan saat ini banyak pertanyaan terkait biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota. Terlebih dengan kondisi utang negara yang tinggi. Ditambah lagi dengan pesimisme pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5,3 persen. Itu pun dengan catatan belum tentu tercapai.

“Itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibu kota,” tegasnya.

Selama belum ada undang-undang yang disahkan maka pemindahan ibu kota ilegal. Maka itu, dana yang disampaikan atau digunakan untuk membangun itu ilegal. “Karena tak bisa dipertanggungjawabkan secara UU. Pak Jokowi walaupun dia Presiden tapi dipilih oleh rakyat tapi dia tetap dinaungi perintah UU,” tandasnya. (tim liputan)

Join The Discussion