Nusantara

Diskriminasi Produk Sawit, Indonesia Dapat Dukungan IFAD dan FAO

SATUMANDAU Indonesia mendapatkan dukungan dari dua badan PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (IFAD), terkait dengan masalah diskriminasi produk kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/5), mengatakan dukungan itu didapat lantaran diskriminasi sawit terkait pada masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup. “Dukungan IFAD dan FAO banyak. Nanti seperti IFAD itu akan konferensi ‘back to back’ (berturut-turut) di Bali, sementara itu mereka juga akan melakukan lobi, begitu juga FAO,” kata Luhut.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, dukungan tersebut diberikan karena semua pihak sepakat dengan prinsip “Sustainable Development Goals” atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang target nomor satunya adalah pengentasan kemiskinan. “Masalah kelapa sawit ini masalah yang harus diselesaikan secara terintegrasi, karena itu menyangkut masalah kemiskinan itu adalah kaitannya dengan SDGs itu nomor satu kemiskinan,” katanya.

Luhut berharap nantinya publik mendapatkan perbandingan tiga produk utama pertanian yang menghasilkan minyak tersebut agar ada penilaian yang adil terhadap minyak kelapa sawit. “Jadi kalau memang harus disaingkan ya tidak apa-apa, ‘palm oil’ disaingkan ‘sunflower’ (bunga matahari) atau dengan ‘soybean’ (kedelai),” ungkapnya.

Namun, ia memastikan kelapa sawit lebih unggul karen dapat menghasilkan minyak 10 kali lebih banyak daripada biji bunga matahari dan kedelai. Sayangnya, perbandingan yang adil tidak pernah muncul karena kampanye negatif yang memberikan stereotipe bahwa minyak sawit berdampak pada kerusakan hutan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu habitat hewan yang dilindungi.

“Sementara fakta kontribusi industri sawit yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang terabaikan,” tutur Luhut. Luhut menambahkan jika kampanye yang tidak berkeadilan itu tidak diatasi, maka kendala terdekat bagi Indonesia akan terjadi pada 2021, di mana Parlemen Uni Eropa melarang impor sawit untuk penggunaan “biofuels” dan “bioliquids”, termasuk biodiesel.

“Buat indonesia ada hasil penelitian dari Stanford itu menunjukkan memang yang paling banyak mengurangi kesenjangan kita dari 0,41 ke 0,39 itu adalah kelapa sawit salah satunya yang paling besar. Kalau itu terganggu ini akan merusak nanti beberapa juta orang terkait masalah kemiskinan,” katanya.

 

sumber berita