Nusantara

Cegah Dinasti Politik, Golkar Minta Parpol Reformasi Kaderisasi

SATUMANDAU Guna mencegah merebaknya dinasti politik, Partai Golkar meminta partai-partai politik (parpol) yang ada untuk berbenah dengan melakukan reformasi kaderisasi partai masing-masing.

Hal ini mengemuka setelah Hetifah Sjaifudian meminta kepada partai politik agar segera berbenah dengan melakukan reformasi dalam kaderisasi partainya. Menurut anggota Komisi II DPR RI , reformasi kaderisasi di masing-masing partai politik harus dilakukan guna mencegah merebaknya fenomena dinasti politik. Dinasti politik, dalam pengertian sederhana adalah munculnya calon yang memiliki kekerabatan dengan petahana, dan biasanya fenomena ini berlangsung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) ataupun pemilihan legislatif.

Secara tegas, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini meminta agar parpol dapat membina dan menciptakan kader muda untuk tampil dalam ajang pilkada ataupun pemilu. ”Khususnya bagaimana parpol dapat menciptakan kader muda yang dapat diikutkan di dalam Pilkada. Agar tidak muncul calon kepala daerah dari keluarga yang sama,” demikian Hetifah menegaskan.

Pada Jumat (12/1/2018), anggota DPR RI yang mewakili dapil Kaltim-Kaltara ini mengatakan bahwa DPR tidak bisa melarang munculnya dinasti politik. Sebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan masyarakat atau judicial review terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada No 8/2015 yang melarang adanya politik dinasti. Berdasarkan catatan, putusan MK tersebut pada 8 Juli 2015 lalu. ”Ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena putusan MK adalah final dan mengikat. Yang paling penting yang kembali kepada parpolnya. Mau atau tidak untuk memutus rantai dinasti politik di daerah,” demikian Hetifah kembali menegaskan.

Politisi perempuan Partai Golkar ini juga menyoroti proses seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik. Seharusnya, menurut Hetifah, partai politik juga harus melakukan proses seleksi para calon kepala daerah berdasarkan kaderisasi berbasis prestasi dan pencapaian. ”Harus berdasar merit sistem. Jangan ujug-ujug orang dari luar yang cuma karena kedekatan dengan petahana atau penguasa daerah langsung diusung. Kasihan kader partai lainnya yang justru memiliki potensi untuk membangun daerah,” demikian Hetifah mengusulkan.

Menurut politisi Partai Golkar ini, sebenarnya banyak kader partai yang memiliki potensi keilmuan dan kinerja, namun tidak dapat berbuat banyak untuk dapat tampil di pilkada. ”Saya yakin semua parpol memiliki kader yang mumpuni. Kapan bisa ada regenerasi kepemimpinan jika yang maju di Pilkada orangnya itu-itu aja dari keluarga tertentu,” demikian ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah menerangkan bahwa penyebab tidak dapat tampilnya para kader potensial tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah terkait keterbatasan dana. Hal berkutnya, adalah lemahnya jaringan di daerah karena tidak dapat berkembang akibat tidak ditunjang secara baik oleh parpol.

Walaupun demikian, ternyata masih ada sisi positif dari fenomena dinasti politik, dan hal ini pun diakui oleh Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, sisi positif dari dinasti politik adalah melahirkan sejumlah politisi perempuan berkancah di tingkat nasional. ”Kalau bukan karena memiliki kedekatan dengan ayahnya, kakak atau adik bahkan suaminya yang menjadi petahana atau penguasa daerah, belum tentu politisi perempuan bisa melawan persaingan dengan politisi lelaki di Pilkada serentak ini. Karena perempuan tetap makhluk lemah yang butuh dukungan kuat dari keluarga terdekatnya,” demikian menurut pengakuan Hetifah.

Pada awalnya, semangat munculnya pelarangan dinasti politik di UU Pilkada No 8/2015 adalah keinginan untuk memutus mata rantai pejabat dari penguasa daerah. Dengan demikian, akan memunculkan regenerasi kepemimpinan daerah. Dan mencegah munculnya orang-orang dari satu keluarga tertentu saja yang dapat tampil dalam politik.

Namun, putusan MK yang membatalkan pelarangan dinasti politik, memupuskan semangat tersebut. Pada jaman sekarang, menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat bersikap, berpikir dan memilih secara objektif dalam menentukan kepala daerah yang memiliki kapasitas. Masyarakat menjadi filter terakhir, yang menilai apakah calon dari dinasti politik itu layak dipilih atau tidak. [ ### ]