Kabar Kalimantan

Cabut Izin Tambang, Tokoh Golkar Kalsel Banjir Dukungan

SATUMANDAU – Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang mencabut izin usaha tambang menuai aksi positif dari masyarakat. Sosok yang juga merupakan tokoh Partai Golkar Kalsel ini mendapatkan banjir dukungan masyarakat pada Kamis (22/2/2018) yang mendukung keputusan tersebut.

Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa aksi dukungan dari beberapa organisasi. Diantaranya yaitu Pemuda Islam yang diketuai oleh HM Hasan, Forum Pembela Bangsa dan Negara (Forpeban) yang diketuai Dinjaya dan M Husaini, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Aksi dukungan terhadap Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tersebut dilakukan setelah mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tiga anak usaha PT SILO di Kabupaten Kotabaru.

PT SILO tidak terima dengan keputusan tersebut dan memutuskan untuk menggugat Gubernur Kalsel lewat kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra, Kamis (22/2) di Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin, Jalan Brigjend H Hasan Basri (Kayu Tangi).

Husaini dari LSM KAKI memberikan orasi aspirasi pada aksi dukungan tersebut. “Bagaimana nasib anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya, apakah merasakan manfaat dari sektor pertambangan, sebagai Sumber Daya Alam (SDA) negerinya, tetapi imbas dari pertambangn tersebut yang sangat merugikan, nampak sekali dampaknya. Guberbur Kalsel berani melakukan kebijakan penutupan izin pertambangan adalah paman Birin, jelas sekali kami tetap mendukung paman Birin sebagai perwakilan masyarakat Kalsel kami sebagai dukungan moril, kami berharap pihak hakim membuka pintu hati nurasi, karena kebijakan penutupan izin pertambangan anak perusahaan PT SILO berdasarkan aspirasi masyarakat kotabaru,” ucap Husaini berapi-api.

Selanjutnya, Dinjaya pun tidak kalah memberikan orasinya. “Masalah pertambangan di Kotabaru jadi polemik, bukan saja warga kalsel sampai tingkat Nasional, bahwa PT SILO mendapat izin dari Bupati Kotabaru, H Syahrani Mentaya, waktu itu dengan syarat janji membangun jembatan, tidak mengekspor batubara,  dan memberdayakan orang-orang pribumi Kotabaru 70% untuk bekerja di perusahan tersebut, tetapi mereka ingkar janji, kami berharap dengan didatangkannya kuasa hukum kondang yang terkenal dari Jakarta, Yusril Izha Mahendra, untuk menggugat SK Gubernur Kalsel, kami tetap mendukung atas keputusannya mencabut izin pertambangan PT SILO yang sangat merugikan masyarakat Kotabaru. Dan kami berharap mantan Bupati Kotabaru, H Syahrani Mentaya, dipanggil sebagai saksi, karena beliau tau persis PT SILO yang ingkar janji, jangan sampai yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan,” tegasnya.

HM Hasan dalam orasinya juga menyampaikan harapannya dalam aksi dukungan tersebut. “Kami berharap semoga Majelis Hakim aspirasi yang telah disampaikan teman, setelah kita mengamati mengkaji permasalahan yang dihadapi semoga untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, kita mengharap Ketua Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha tetap profesional dan objektif, Gubernur Kalsel merupakan putusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakt Kalsel, kami menghimbau semua elemen masyarakat, elit-elit politik dalam suasa yang kondusif ini sampai sampai terprovokasi di adu domba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terhasut, apapun yang dilakukan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, sangat positif untk kepentingan masyarakat Kalsel khususnya Kotabaru,” harapnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari PTUN Banjarmasin, menyampaikan sambutannya, “Kepada saudara yang telah menyuarakan aspirasinya, terima kasih kami sampaikan telah menjaga ketertiban dan keamanan, sehinga apa yang disampaikan bapak, ibu terpantau oleh kami, menjadi masukan buat kami. Terkait gugatan ini sedang kami proses, gugatan pembatalan izin terhadap Gubernur Kalsel sudah diterima Majelis Hakim masing-masing ada 3 perkara, percaya kami akan tetap profesional dan transparan mungkin dalam memeriksa perkara tersebut. Majelis Hakim sudah diberikan kewenangan memeriksa yang akan menjadi tolak ukur menjadi keabsehan dan keputusan gubernur itu hanya 2, yaitu:

Pertama; Apakah  keputusan itu melanggar peraturan perundang-undangan,

Kedua; Apakah keputusan itu melanggar azas umum pemerintahan yang baik, apakah terbukti atau tidak.

“Percayakan kepada pengadilan dan Majelis Hakim kami, sangat objektif tetap profesional dan transparan bisa diliat tahapan-tahapan persidangannya di website, papan pengumuman dan melalui Humas, apalagi sudah masuk lingkup pengadilan, kami proses secara hukum sebaik-baiknya. Sidang tetap terbuka untuk umum, dengan catatan menjaga keamanan, ketertiban, dan marwah kehormatan pengadilan,” katanya. [ ### ]