Kabar Kalimantan

BNNP Kaltara Waspadai 12 Ribu Jalur Tikus

SATUMANDAU – Sudah bukan rahasia lagi jika Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) rawan menjadi sasaran empuk peredaran narkotika. Sebab ini, tidak terlepas dari letak geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan RI – Malaysia dan Filipina. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara, Brigjen Pol Ery Nursatari, dari koordinat perbatasan di Kaltara sepanjang sekira 1.000 kilometer, sebanyak 12 ribu titik merupakan jalur tikus.

Katanya, jalur tikus itu merupakan lokasi yang sangat rawan untuk pengedar dan menyelundupkan barang haram tersebut ke provinsi bungsu ini. “Umumnya lewat jalur laut,” jelas jenderal bintang satu ini saat kegiatan rapat koordinasi bidang rehabilitasi BNNP Kaltara dengan dinas terkait Provinsi Kaltara, Selasa (17/4).

Bukan tanpa alasan pria yang pernah menjabat Kapolres Situbondo Polwil Besuki Polda Jawa Timur (Jatim) tahun 2016 ini mengatakan, Kaltara rawan bahkan darurat narkoba. Pada 2017 lalu di Kaltara sempat terungkap kasus 178.855 kasus dengan jumlah tersangka 230.342, salah satunya kasus narkotika 11,4 kilogram (kg).

Sedangkan angka prevelansi di Indonesia tahun 2017 mencapai 1,70 persen dengan jumlah pengguna sekira 4 juta lebih. Sebanyak 11 ribu orang pengguna telah meninggal dunia. Artinya sebanyak 30-40 orang meninggal setiap harinya.

Kaya Ery, sangat tidak tepat ketika semua pihak khususnya yang berada di Kaltara hanya diam dalam menyikapi situasi yang terjadi saat ini. “Perlu memutuskan mata rantainya karena selama demand (pembeli) dan supplay (produsen) masih ada perlu langkah strategis,” tegas mantan Kapolres Banyuwangi Polwil Besuki Polda Jatim tahun 2007 ini.

Sehingga jika ada kesan pembiaran bukan tidak mungkin provinsi ke-34 ini dapat dikuasai peredaran narkoba tersebut. Namun upaya memerangi narkoba ini katanya, BNNP perlu dukugan semua pihak baik pemda provinsi, kabupaten/kota perlu saling bersinergi dengan BNNP Kaltara. “Secara kewenangan memang ini tugas pokok kami. Tapi bantuan untuk BNNP sangat diperlukan,” pungkas pria pernah menjabat Kepala SPN Pontianak Polda Kalimantan Barat (Kalbar) ini.

 

sumber berita